JABAR EKAPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal mengaudit investigatif terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu disambut baik para wakil rakyat di DPRD Jabar.
Langkah audit itu bukan tanpa sebab, tapi karena memang masih belum maksimalnya kinerja dari mayoritas BUMD milik Pemprov. Dari 41 BUMD yang tercatat, hanya segelintir yang mampu berkontribusi dalam setoran dividen.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menuturkan, salah satu komitmen tegas DPRD dalam perbaikan atau evaluasi BUMD adalah dengan pembentukan pansus. Itu juga bagian dari instrumen untuk mengevaluasi kinerja BUMD.
Baca Juga:KPAID Petakan Trauma 13 Korban Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa di CiamisSatu Hari Seribu Cerita Bola Basket, Semarakan HJB ke-543 di Sempur Kota Bogor
Pansus tersebut juga telah dibentuk pada Paripurna (26/5) lalu. Dalam Rapat Paripurna itu, terpilih jajaran wakil rakyat yang tergabung dalam pansus VIII itu.
Yakni, pembahasan raperda itu akan dinahkodai Dessy Susilawati, politikus PAN dan wakil rakyat dapil Sukabumi.
Dessy akan didampingi M. Romli dan Tobias Ginanjar sebagai wakil ketua. Pansus ini akan bekerja dari 26 Mei hingga 14 Juli nanti.
“Sebenarnya usulan pembentukan Pansus itu sudah bergulir di periode sebelumnya, dan saat ini kami pimpinan DPRD juga sepakat untuk menindaklanjutinya. Itu juga untuk evaluasi BUMD,” ujarnya.
Politikus PDIP itu melanjutkan, Pansus tersebut akan menjadi langkah awal untuk mengevaluasi BUMD. DPRD Jawa Barat akan terus berupaya dengan melakukan kolaborasi dengan Pemdaprov Jabar dan kemungkinan akan menghasilkan dua keputusan.
“Pembubaran BUMD yang tidak sehat dan merger terhadap BUMD yang memiliki kesamaan usaha,” tegasnya.(son)