JABAR EKSPRES–Anggota Komisi I DPRD Jabar Tedy Rusmawan mendorong realisasi pemekaraan Kota Kabupaten. Itu bagian dari pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, isu terkait Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) itu memang tetap menjadi prioritas pembahasan Komisi I. Walaupun memang kini masih dalam status moratorium oleh Pemerintah Pusat.
“Saat ini juga berkembang terkait usulan mengenai pemekaran desa. Kami juga telah berkonsultasi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” katanya, Kamis (22/5).
Baca Juga:Melaju Kencang dan Tabrak Truk, Pengasuh Praja IPDN Tewas di TempatVideonya Viral di TikTok! Orang Tua Laporkan Dugaan Praktik Pungutan di MAN 2 Ciamis ke Gubernur
Mantan Ketua DPRD Kota Bandung itu berpendapat, sebaiknya terkait pemekaran itu lebih didahulukan untuk kota kabupaten. Baru kemudian dilaksanakan pemekaran desa.
“Menurut hemat saya, pemekaran daerah dulu. Jangan sampai desa berubah lalu kemudian daerahnya berubah. Itu bisa berdampak pada persoalan administrasi kependudukan maupun pertanahan,” bebernya.
Tedy melanjutkan, Komisi II DPR RI sendiri juga telah ada komitmen terkait CDOB itu. Mereka juga tengah mendorong untuk pencabutan moratorium. Artinya semangat para wakil rakyat baik di tingkat daerah maupun pusat juga selaras terhadap pemekaran wilayah.
Menurut Tedy, sembari menunggu pencabutan moratorium maka daerah induk bisa mempersiapkan dengan matang daerah-daerah yang akan dimekarkan. Itu mulai dari kesiapan SDM, sarana prasarana, hingga kebutuhan daya dukung lain. Agar ketika moratorium dicabut, daerah-daerah tersebut bisa lebih siap.
Di Jawa Barat ini setidaknya ada 9 usulan CDOB. Usulan itu juga telah mendapat persetujuan antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.
Kesembilan usulan itu adalah Subang Utara, Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara, dan Tasikmalaya Selatan.
Tedy berpendapat, dari kesembilan CDOB itu sebaiknya daerah Garut bisa mendapat prioritas. Usulan pemekaran itu sudah cukup lama, selain itu juga pertimbangan luasan wilayah. “Kasian juga itu warga Garut Selatan, kalau mau mengakses fasilitas publik ke pusat kota butuh waktu beberapa jam,” tuturnya.
Baca Juga:Relokasi Warga Terdampak Banjir Bandang di KBB, Disperkim Jabar: Tunggu Kajian ITB RampungPartisipasi Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis di Jabar Masih Rendah, Kadinkes Jabar: Belum Sadar Pentingnya CKG
Politikus Dapil Bandung Cimahi melanjutkan, pemekaran wilayah itu cukup penting bagi daerah. Kaitanya adalah pemerataan fasilitas publik.