JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zaini Shofari mendorong Sekda Jabar Herman Suryatman untuk memperbaiki tata administrasi pemerintahan.
Hal itu bukan tanpa alasan, sebab polemik aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP beberapa waktu lalu, diduga bukan hanya tersulut ucapan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saja.
Zaini menceritakan, pelaksanaan Musrenbang di Cirebon itu juga cukup mencurigakan.
Undangan kegiatan yang ditujukan kepada para wakil rakyat dibuat mendadak, seakan dikondisikan agar para wakil rakyat tidak hadir dalam kesempatan itu.
Baca Juga:Pemkot Bandung Ajukan Rp30 Miliar Guna Operasional BPBDBerunjuk Rasa di Bandung, Aktivis 98 Desak Penegakan Reformasi hingga Reshuffle Kabinet
Kegiatan Musrenbang digelar pada Rabu (7/5). Tapi undangan diterima para wakil rakyat baru pada Selasa (6/5).
“Ini kan mepet, kami kan waktu itu juga sudah ada jadwal,” cetus pria yang juga Anggota Komisi V itu.
Menurut Zaini, kala itu Komisi V telah ada jadwal kegiatan dengan Kementerian Pendidikan. Agenda itu kemudian dimajukan dengan harapan bisa hadir pada Musrenbang yang awalnya dijadwalkan pukul 13.00.
Namun uniknya, jadwal kegiatan itu direvisi, dengan digelar lebih pagi atau pukul 07.00.
Menurutnya, persoalan seperti itu mustinya tidak terjadi. Salah satunya bisa diantisipasi dengan ada perwakilan dari eksekutif ketika ada rapat Badan Musyawarah.
Karena dalam rapat banmus itu telah dijadwalkan sejumlah agenda dewan, sehingga bisa dikolaborasikan dengan agenda yang akan dilakukan eksekutif.
“Itu juga peran Sekda, mestinya bisa mengatur keharmonisan tata administrasi,” jelasnya.
Baca Juga:Dua Sapi Peternak Lokal Bandung Barat Lolos Verifikasi Jadi Hewan Kurban Presiden PrabowoKejati Jabar Tunjuk 6 Jaksa Tangani Kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana
Zaini menyamppaikans, dalam pelaksanaan pemerintahan mestinya eksekutif tidak berjalan sendiri. Namun ada lembaga legislatif dan yudikatif. (son)