Ngatiyana-Farhan Bahas Perbatasan, Cimahi Wacanakan Tambah Wilayah

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Bandung sepakat memperkuat kerja sama lintas wilayah, terutama dalam penataan kawasan perbatasan yang kian padat dan strategis.

Meski tidak secara spesifik pembahasan mengarah soal perluasan wilayah Kota Cimahi, dalam pertemuan tersebut Ngatiyana dan Farhan menyinggung soal kerja sama tata ruang dan pengelolaan kawasan perbatasan dua daerah.

Isu seperti pelebaran akses, pengelolaan lahan eks TPA Leuwigajah, hingga permintaan penambahan wilayah oleh Cimahi mencuat dalam pertemuan kedua kepala daerah tersebut, Jumat (2/5/25).

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menyambangi Balai Kota Bandung dan disambut langsung oleh Wali Kota Bandung, Mohammad Farhan.

BACA JUGA: Peringatan Hari Buruh di Bandung Berujung Rusuh, Polisi Berhasil Amankan Satu Orang Pelaku Anarkis!

Keduanya membahas sejumlah langkah strategis antar daerah guna menyelaraskan arah pembangunan kawasan yang memiliki irisan kepentingan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung, ini pertama kalinya saya bersilaturahmi ke Kota Bandung sebagai Wali Kota. Kita perlu koordinasi dan menyamakan persepsi, yang mana kita sudah punya MoU batas wilayah dan pembangunan kolam retensi. Harapannya, kita dorong BBWS menyelesaikan kolam retensi itu agar mengurangi banjir,” ujar Ngatiyana baru-baru ini.

Selain menyoroti persoalan infrastruktur dan pengendalian banjir, Ngatiyana menyampaikan aspirasi agar Pemkot Bandung mempertimbangkan pemberian sebagian wilayah perbatasan kepada Cimahi.

Permintaan itu dilandasi oleh tingginya kepadatan penduduk di Cimahi yang tidak sebanding dengan luas wilayah.

BACA JUGA: Cegah Anak Kecanduan Gadget hingga Judi Online, Pemkot Cimahi Gencarkan Edukasi Lewat Sekolah dan Keluarga

“Cimahi itu penduduknya padat, tapi wilayahnya kecil. Kami mohon barangkali bisa diberikan sebagian wilayah, minimal satu kecamatan,” ungkapnya.

Ngatiyana juga menyinggung rencana pemanfaatan kawasan Cirendeu sebagai zona konservasi bambu dan ruang terbuka hijau.

Namun ia mengakui, lahan tersebut menghadapi berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria hingga dugaan penyerobotan tanah yang kini turut menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dan kita bisa selesaikan bersama,” katanya.

BACA JUGA: Warga Cimahi Mulai Melek Pilah Sampah, DLH Catat Penurunan Volume dan Peningkatan Kesadaran

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan