JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha turut merespon polemik hibah di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya sistem perlu dievaluasi, termasuk perubahan dari yayasan penerima hibah.
Arlan menuturkan, hibah itu muncul karena ada niat baik dari pemerintah daerah dalam membantu keuangan bagi lembaga atau yayasan. Namun hal itu tidak serta merta seperti memberi durian runtuh.
Ada timbal balik yang diharapkan dari Pemerintah Daerah. “Ujungnya, yayasan atau lembaga itu bisa turut membantu mensukseskan program – program pemerintah,” jelasnya.
BACA JUGA: Dana Hibah Pesantren di Garut Capai 78 Miliar, Dedi Mulyadi Enggan Tanda Tangan
Namun, lanjut Arlan, formula hibah yang terjadi belum sepenuhnya ideal, seleksi penerima kucuran hibah masih banyak menimbulkan pertanyaan.
Termasuk pengawasan terhadap dampak setelah yayasan atau lembaga menerima hibah.
“Dana hibah itu mestinya tidak menjadi tumpuan, artinya lembaga atau yayasan setelah mendapat hibah itu bisa berkembang dan berdaya. Jadi tidak lagi mengharap hibah,” sambungnya.
BACA JUGA: Gubernur Jabar Hentikan Bantuan Hibah Pesantren, Ono: Jangan Dicoret Begitu Saja!
Dalam kesempatan itu, Arlan juga menyinggung terkait alasan Gubernur Dedi Mulyadi menyetop hibah ke pesantren, agar tidak dinikmati lembaga atau yayasan yang punya relasi politik saja.
“Menurut saya KDM menilai bahwa hibah selama ini adalah program yang belum dirasakan langsung masyarakat, makanya ia ingin hibah bisa diperuntukkan pada yayasan atau lembaga yang punya kejelasan,” cetusnya.
Arlan menegaskan ada dua aspek yang perlu diperbaiki terkait hibah, pertama adalah sistem seleksi penerima hibah yang transparan dan tepat sasaran, lalu yang tak kalah penting adalah evaluasi dampak bagi yayasan atau lembaga yang telah menerima hibah. (son)
