JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha turut merespon polemik hibah di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya sistem perlu dievaluasi, termasuk perubahan dari yayasan penerima hibah.
Arlan menuturkan, hibah itu muncul karena ada niat baik dari pemerintah daerah dalam membantu keuangan bagi lembaga atau yayasan. Namun hal itu tidak serta merta seperti memberi durian runtuh.
Termasuk pengawasan terhadap dampak setelah yayasan atau lembaga menerima hibah.
“Menurut saya KDM menilai bahwa hibah selama ini adalah program yang belum dirasakan langsung masyarakat, makanya ia ingin hibah bisa diperuntukkan pada yayasan atau lembaga yang punya kejelasan,” cetusnya.
Baca Juga:Sudah Disuntik Modal, PT BIJB Kertajati Lagi-Lagi Rugi dan Tak Setor Dividen Dana Hibah Pesantren di Garut Capai 78 Miliar, Dedi Mulyadi Enggan Tanda Tangan
Arlan menegaskan ada dua aspek yang perlu diperbaiki terkait hibah, pertama adalah sistem seleksi penerima hibah yang transparan dan tepat sasaran, lalu yang tak kalah penting adalah evaluasi dampak bagi yayasan atau lembaga yang telah menerima hibah. (son)