JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah melakukan pengkajian terkait alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tahun 2025.
Hal tersebut dilakukan, karena terjadi kejanggalan di mana ada salah satu kabupaten yang mendapatkan alokasi lebih besar, mencapai ratusan miliar rupiah.
Gubernur Jawa Barat ini menemukan banyak kejanggalan, karena wilayah yang menjadi basis pesantren terbesar di Jawa Barat yaitu Cirebon justru mendapatkan alokasi yang rendah dibandingkan Kabupaten Garut.
Untuk Kabupaten Cirebon hanya mendapat alokasi dana hibah untuk satu pesantren berjumlah satu dengan total Rp557 juta saja. Sementara, Kabupaten Garut 140 pesantren dengan total Rp78 miliar.
BACA JUGA: Gubernur Jabar Hentikan Bantuan Hibah Pesantren, Ono: Jangan Dicoret Begitu Saja!
“Cirebon satu pesantren, lebih sedikit, daerah di mana basis NU, Islam Tradisional hanya dapat satu pesantren 557 juta,” ujar Dedi, dikutip Senin, (28/4/2025).
Melihat usulan dana hibah dari Kabupaten Garut ini cukup besar dan mengelahkan beberapa wilayah lain termasuk Kota Bandung, Dedi merasa kaget.
Kota Bandung sebagai pusat kota wilayah Jawa Barat ini hanya mendapatkan Rp150 juta dan untuk satu pesantren saja.
“Saya sebagai gubernur menjadi terpanggil rada keadilan saya, miris. Saya tidak mungkin tanda tangani ada daerah yang berbasis pesantren basis tradisional NU beda dari satu kabupaten. Kota Bandung, kota besar Cuma dapat satu pesantren,” katanya.
BACA JUGA: Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!
Ia mengungkapkan alasan belum meneken alokasi dana hibah tersebut karena prinsip keadilannya belum ada. Sehingga, ia akan mengkaji terlebih supaya pemberian dana hibah lebih merata.
“Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh seluruh daerah di Jabar, distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan berdasarkan prioritas pembangunan. Kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu jalan, alokasi terus terusan tapi jalannya ancur,” katanya.
Ia berharap alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren harus dengan lembaga terkait bukan hanya kebijakan dari politisi.
