JABAR EKSPRES – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Induk Gedebage menuai protes dari para pedagang. Mereka mengeluhkan kebijakan relokasi yang dinilai tidak memperhatikan kondisi lapangan, termasuk kelayakan lokasi baru yang disediakan oleh pengelola pasar.
Sejumlah PKL pun mengeluhkan kondisi los dan kios yang belum layak untuk berjualan. Ia menambahkan bahwa penertiban ini semakin memberatkan di tengah musim hujan dan masalah banjir yang kerap melanda kawasan pasar.
Pada prinsipnya, para PKL menyatakan kesiapan untuk pindah, namun dengan syarat lokasi baru harus layak dan mendukung aktivitas perdagangan. Hal itu diungkapkan dalam audiensi yang digelar dengan pihak PT Ginanjar Saputra pada Selasa (23/1/2025) sore.
Baca Juga:Turunkan Angka Stunting, Program Sekolah Pranikah Jadi Jurus Pj Bupati BogorAmankan Jalur Alternatif Puncak Bogor, Satlinmas: Tidak Ada Joki Jalanan
Ia juga mengingatkan bahwa tempat yang disediakan tidak mencukupi untuk semua PKL, sehingga berpotensi menghilangkan mata pencaharian mereka. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Agus, Ketua Paguyuban Warga Pasar Induk Gedebage (PWPIG), mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penertiban PKL, namun pelaksanaannya dinilai tidak mempertimbangkan situasi terkini.