JABAR EKSPRES – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi gabungan PKB dan PPP yakni Aswaja menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2025 dan rencana pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (10/10/2024).
Terkait dengan RAPBD 2025, Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menggenjot pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti optimalisasi pajak restoran, hotel, dan hiburan guna mengeliminasi adanya potensi defisit anggaran.
“Hal ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat,” kata wanita yang akrab disapa Zakiyah.
Zakiyah juga turut menyampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyoroti perihal penurunan belanja sosial dan belanja hibah sebesar sekitar 35,29 persen pada RAPBD 2025.
BACA JUGA:Upaya Tingkatkan PAD, Dishub Kota Bandung Mulai Uji Coba Bayar Parkir Lewat Qris
Sehingga, Politisi PAN ini meminta Pemkot Bogor untuk mengevaluasi kembali besaran anggaran dalam RAPDB 2025.
Disamping itu, terkait anggaran untuk sektor pendidikan diketahui belum menyentuh angka 20 persen dari porsi APBD 2025.
“Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan hanya menyentuh angka 19,859 persen dari seluruh total nilai belanja Pemerintah Kota Bogor pada Rancangan APBD Tahun 2025,” tuturnya.
“Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kebijakan Mandatory Spending yang diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” imbuh Zakiyah.
Poin-poin lainnya yang disampaikan oleh Zakiyah berkaitan dengan sosialisasi program padat karya, penataan secara sistematika untuk pembiayaan angkutan umum, prioritas penganggaran untuk program yang belum rampung di 2024, pengentasan kemiskinan, penempatan ASN sesuai dengan keahlian berdasarkan sistem merit dan pembayaran cicilan pokok utang Perumda Tirta Pakuan dan PEN Daerah Kota Bogor.
BACA JUGA:Ini Tema Debat Publik Pilgub Jabar
Kemudian juru bicara Fraksi NasDem, Tri Riyanto Andhika Putra, menyorotu terkait dengan Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKLP).
Tri menyampaikan, pandangan Fraksi NasDem dimana didalam Raperda tersebut belum ada sanksi tegas bagi pelaku kekerasan serta kurangnya lembaga pengawasan independen yang memastikan pelaksanaan aturan.
