JABAR EKSPRES – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi gabungan PKB dan PPP yakni Aswaja menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2025 dan rencana pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (10/10/2024).
Terkait dengan RAPBD 2025, Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menggenjot pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti optimalisasi pajak restoran, hotel, dan hiburan guna mengeliminasi adanya potensi defisit anggaran.
“Hal ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat,” kata wanita yang akrab disapa Zakiyah.
Baca Juga:Upaya Tingkatkan PAD, Dishub Kota Bandung Mulai Uji Coba Bayar Parkir Lewat QrisIni Tema Debat Publik Pilgub Jabar
Disamping itu, terkait anggaran untuk sektor pendidikan diketahui belum menyentuh angka 20 persen dari porsi APBD 2025.
“Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan hanya menyentuh angka 19,859 persen dari seluruh total nilai belanja Pemerintah Kota Bogor pada Rancangan APBD Tahun 2025,” tuturnya.
“Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kebijakan Mandatory Spending yang diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” imbuh Zakiyah.
Tri menyampaikan, pandangan Fraksi NasDem dimana didalam Raperda tersebut belum ada sanksi tegas bagi pelaku kekerasan serta kurangnya lembaga pengawasan independen yang memastikan pelaksanaan aturan.