JABAR EKSPRES – Dalam debat Capres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengusulkan langkah-langkah tegas dalam menghadapi kasus korupsi, termasuk pemiskinan dan perampasan aset bagi pejabat korup.
Pernyataan ini disampaikannya dalam debat pertama Capres, di mana Ganjar menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat lembaga tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Ganjar menekankan perlunya mengirim pejabat korup ke Nusakambangan sebagai efek jera serta memberikan contoh kepemimpinan sederhana untuk mencegah praktik korupsi.
Baca Juga:Momen Panas Debat Capres 2024: Prabowo Tak Terima Pernyataan Anies Mengenai Menurunnya Demokrasi dan Peran Oposisi5 Ide Penghasilan Sampingan di Usia 20-an, Penghasilannya Sangat Lumayan!
“Untuk para pejabat, ada dua (hal) yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman ini akan muncul,” ungkap Ganjar.
Selain itu, Gubernur Ganjar menyoroti besarnya kerugian negara akibat korupsi, merujuk pada data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sekitar 230 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi luas masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan hukum yang berlaku.
Pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo ini mencerminkan seriusnya tantangan korupsi di Indonesia dan menggarisbawahi perlunya reformasi hukum dan sikap kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi permasalahan tersebut.