JABAR EKSPRES – Dalam debat Capres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengusulkan langkah-langkah tegas dalam menghadapi kasus korupsi, termasuk pemiskinan dan perampasan aset bagi pejabat korup.
Pernyataan ini disampaikannya dalam debat pertama Capres, di mana Ganjar menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat lembaga tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Ganjar menekankan perlunya mengirim pejabat korup ke Nusakambangan sebagai efek jera serta memberikan contoh kepemimpinan sederhana untuk mencegah praktik korupsi.
“Yang pertama (akan) dilakukan adalah pemiskinan (terhadap koruptor). Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. Dan itu pejabat yang korupsi, bawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera kalau ini tidak main-main,” ungkap Gubernur Jawa Tengah itu.
Ia juga mencuatkan gagasan tentang meritokrasi sebagai pendekatan penting dalam mengembangkan para pejabat, sehingga praktik jual beli jabatan dapat diminimalkan.
“Untuk para pejabat, ada dua (hal) yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman ini akan muncul,” ungkap Ganjar.
Selain itu, Gubernur Ganjar menyoroti besarnya kerugian negara akibat korupsi, merujuk pada data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sekitar 230 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir.
Ganjar menegaskan perlunya pendekatan edukasi yang kuat, dengan pemimpin sebagai contoh dalam hidup sederhana dan berintegritas.
BACA JUGA: Debat Capres 2024: Pertarungan Visi, Misi, dan Program Kerja
Pada akhirnya, Ganjar menyarankan memberikan imbalan kepada masyarakat yang membantu dalam pelaporan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi luas masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan hukum yang berlaku.
Pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo ini mencerminkan seriusnya tantangan korupsi di Indonesia dan menggarisbawahi perlunya reformasi hukum dan sikap kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi permasalahan tersebut.
