JABARESKPRES – Banyak yang beranggapan menjadi anggota DPRD Jabar merupakan jabatan menggiurkan dari sisi penghasilan dan fasilitas.
Anggapan ini tentu ada benarnya. Sebab menjadi anggota legislatif dipastikan punya fasilitas dan tunjangan yang melekat pada jabatannya.
Hal itu bisa jadi mendorong masyarakat untuk berbondong- bondong mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Menurut data KPU Jabar, saat ini ditetapkan 1.854 bacaleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Daftar tersebut nantinya akan diproses dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Octopus Kasih Point 5.000 dengan Kumpulkan 2 Kg Kardus Bekas
Gaji, tunjangan dan fasilitas gratis ini diberikan oleh negara untuk mendukung kinerja para wakil rakyat agar ikut andil dan membantu mendorong pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
Anggota dewan juga memiliki fungsi penting dalam merumuskan anggaran pembangunan di setiap pemerintahan. Baik di pusat ataupun di tingkat daerah.
Fungsi perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran, adalah bentuk tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari para anggota dewan dalam bekerja.
BACA JUGA: Apartemen Rakyat Paldam, Janji Palsu Pemkot Bandung Kepada Warga Kebonwaru
Maka dari itu, sebagai anggota dewan sudah jadi kewajiban untuk selalu pro aktif dan turut andil dalam membentuk kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Dalam menunjang kinerja anggota legislatif atau dewan, setiap tahunnya pemerintah telah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan hasil laporan keuangan pemerintahan provinsi Jawa Barat yang tercatat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada 2022, diketahui gaji dan tunjangan anggota DPRD Jabar telah dianggarkan sebesar Rp 166,39 miliar dengan realisasi mencapai Rp 158.81 miiar atau 95,44 persen.
BACA JUGA: KPU Jabar Butuh Rp 6,72 Miliar untuk Pengadaaan Gudang
Adapun rincian dari anggaran yang tercatat ke dalam belanja gaji dan tunjangan DPRD Jabar adalah sebagai berikut:
Belanja Uang Representasi Rp 3,7 miliar, tunjangan Keluarga Rp 398 juta, tunjangan Beras Rp 312 juta, uang paket Rp 322 juta, tunjangan jabatan Rp 5,4 miliar.
