JABAR EKSPRES – Mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 sekaligus politisi PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia disebut-sebut berpotensi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.
Isu Cak Imin bakal dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan system proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012 tersebut mencuat seiring namanya ditetapkan sebagai bakal calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
BACA JUGA: Cak Imin Dipanggil KPK? Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Tahun 2012 Diusut
Namun, KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012 tidak ada motif politik. Ia juga mengatakan bahwa Cak Imin bisa saja dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan dugaan kasus tersebut. Hal itu diungkap oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
“Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip JabarEkspres.com dari Antara News pada Senin, 4 September 2023.
BACA JUGA: Usai Deklarasi Anies-Cak Imin, PKB Bandung Barat Siap Konsolidasi Partai Perubahan Tingkat Daerah
Ali Fikri juga menegaskan bahwa KPK sejatinya adalah lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari segala pengaruh, termasuk politik, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
“KPK Lembaga penegak hukum, dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung,” tegasnya.
Ia berharap bahwa semua pihak dapat memahami dan tidak membangun opini yang mengarah pada tudingan bahwa KPK ada sangkutpautnya dnegan proses poltik.
“Kami berharap semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kerja KPK disangkutpautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung,” kata Ali Fikri.
