JABAR EKSPRES – Isu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipanggil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat seiring namanya ditetapkan sebagai bakal calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Seperti diketahui bahwa Cak Imin sempat menjabat sebagai Menaker pada periode 2009-2014 silam. Sementara itu, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012 diperiksa KPK.
BACA JUGA: Soroti Deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin, PDIP Optimis Bakal Untungkan Perolehan Suara Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Namun, KPK menegaskan tak ada motif politik dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012 yang disebut-sebut membuat Cak Imin turut dipanggil. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Lebih lanjut, Ali Fikri mengatakan bahwa penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan matang.
BACA JUGA: Doakan Anies Baswedan dan Cak Imin Menangkan Pilpres 2024, Sekjen PKB: Deklarasi Segera Digelar
“Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip JabarEkspres.com dari Antara News pada Senin, 4 September 2023.
KPK mengatakan Cak Imin bisa saja diperiksa karena dugaan korupsi tersebut terjadi di lingkungan Kemenaker pada tahun 2012. Ali Fikri juga menegaskan bahwa KPK sejatinya adalah lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari segala pengaruh, termasuk politik, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
“KPK Lembaga penegak hukum, dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyayangkan adanya narasi yang mengaitkan tugas KPK dengan hal-hal berbau politik.
“Kami berharap semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kerja KPK disangkutpautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung,” kata Ali Fikri.
