Disperindag KBB Sebut Retribusi Pasar Panorama Legal

Editor:

BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih menyebut lahan Pasar Panorama Lembang merupakan aset pemerintah daerah yang sudah diserahkan dari pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemkab Bandung Barat saat pemekaran tahun 2007 silam.

Oleh karena itu, berbagai aktivitas serta kegiatan penarikan retribusi di pasar Panorama Lembang itu oleh Pemkab Bandung Barat masih sah karena ada dasar hukumnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Ricky Riyadi mengatakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bandung Barat dengan PT Bangunbina Persada berlaku dari tahun 2016 sampai 2031. Pihaknya berpegang teguh kepada hal itu sebagaimana yang tercantum dalam direktorat putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 871 PK/pdt/2021.

“Kemarin kan sempet muncul isu ada pungli retribusi ada perjanjian yang cacat hukum, tapi kan kita acuannya kepada apa yang tercantum dalam direktorar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 871 PK/pdt/2021,” katanya, Kamis (26/1/2023).

Ricky juga menyebut, keputusan MA tersebut tertulis bahwa dengan adanya bukti di akta notaris mengenaiperjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan dari Pasar Panorama Lembang yang berlaku dari tahun 2016 hingga tahun 2031, maka semua pihak harus menghormati itu. Sebab perjanjian itu berlaku layaknya sebagai undang-undang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *