Jabarekspres – Pengelolaan dan laporan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi indikator penilaian Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung menjadi desa anti korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, masuk sebagai 10 besar Desa percontohan anti korupsi dengan skor 96,16.
Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna mengaku, bangga dengan penghargaan yang oleh Desa Cibiru Wetan yang mendapatkan gelar sebagai desa percontohan anti korupsi.
Baca Juga:Pinjaman online dan Bank Keliling di Kota Bogor Akan DitertibkanGanjar Pranowo Diisukan Duet dengan Prabowo, Koalisi Gerindra-PKB Bisa Bubar!
‘’nilainya mendapat kategori istimewa, dan ini menjadi komitmen Pemkab Bandung untuk menciptakan zona integritas di setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung,’’ ujar Dadang dalam keterangannya, Selasa, (29/11).
Capaian ini, harus dijadikan contoh dan motivasi bersama bagi desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.
Kang DS—sapaan akrab Bupati Bandung meminta kepada desa-desa lain agar mau belajar kepada Desa Cibiru Wetan dalam pengelolaan dana desa.
Menurutnya, keberadaan dana desa harus dikelola dengan benar dan transparan. Sebab dana desa merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan dan kemajuan perekonomian warga desa.
Pengelolaan dana desa harus transparan dan terbuka, sehingga penggunaan dan laporannya sesuai aturan dan dapat diketahui oleh publik. Khususnya warga desa yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna mengatakan, penghargaan yang diraih dari KPK ini tidak lepas dari pengelolaan keuangan yang terbuka.
‘’Di Desa Cibiru Wetan keterbukaan informasi publik sangat ditekankan. Sehingga tidak perlu ada yang di tutup-tutupi,’’ ujar Hadian.
Baca Juga:Unpas Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa di CianjurDua Warga Pamengpeuk Disambar Petir Ketika Kendarai Motor
Dalam pengembangannya, pemerintah Desa (Pemdes) telah memiliki berbagai inovasi pelayanan publik, di anataranya aplikasi Simpel Desa dan keberadaan Balai Desa untuk tempat bermusyawarah warga.