KAB. GARUT – Jawa Barat layak memasang “alarm” kewaspadaan untuk persoalan stunting. Pasalnya, merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air pada tahun 2022 ini. Dan salah satu kota dengan stunting tinggi adalah Garut
Berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, daerah perkotaan di Jabar memiliki angka stunting yang tinggi.
14 kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.
9 daerah berkategori “hijau” dengan prevalensi 10 sampai 20 persen dan 4 daerah katagori “merah” dengan prevalensi 35,2 persen.
Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional, Hasto Wardoyo mengatakan DWP BKKBN Pusat memiliki tugas strategis dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.
Ia menjelaskan, tugas DWP BKKBN Pusat harus berfokus kepada sasaran yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan dan anak-anak usia balita.
Selain itu, beliau memberikan juga pembekalan tentang kesehatan reproduksi dan dialog interaktif dengan Santri di Desa Surabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah mindset para calon pengantin untuk memprioritaskan pre konsepsi ketimbang pre wedding. Pemeriksaan lingkar lengan, lingkar badan, tinggi serta barat badan dari calon mempelai sebagai prasyarat untuk pernikahan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang berpotensi stunting,” kata Hasto Wardoyo, di Garut, Minggu (14/8).
Kepala Dinas PPKB dan PA kabupaten Garut, Yayan Waryana, M.Si yang daerahnya memiliki prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat mengaku, terpacu untuk menyelaraskan program-program penurunan stunting di daerahnya dengan arahan BKKBN.
“Saya berkomitmen penuh bersama seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Garut untuk melakukan sinergi dan konvergensi bagi penurunan stunting,” katanya.
“Partisipasi pemuka agama, tokoh masyarakat, budayawan, mahasiswa, santri dan pelajar menjadi penting karena merekalah yang berperan penting di masyarakat untuk mencermati stunting yang ada di wilayahnya masing-masing-masing dengan berhasil menurunkan angka stunting dari 35,2% pada tahun 2019 menjadi 16 % pada pertengahan 2022 ini,” tambah Yayan Waryana.
BKKBN yang diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden/Perpres Nomor 72/2021 sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia berharap konvergensi lintas sektoral sungguh-sungguh bisa terlaksana dan membutuhkan komitmen serta kerja keras semua pihak.
