Pengamat Ekonomi Sebut Wacana Kenaikan BBM Tak Kunjung Diterapkan karena Berkaitan dengan Tahun Politis

BANDUNG – Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menduga bahwa wacana mengenai kenaikan BBM tidak kunjung diterapkan karena pemerintah menyambut tahun politis.

Padahal, saat ini Pemerintah Indonesia sedang dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit.
Pasalnya, subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah sudah cukup membebani APBN. Harga minyak di asumsi APBN berada di angka US$ 63-73 perbarel, sedangkan harga minyak sejak Januari hingga Juli sudah berada di angka US$ 105 perbarel.

“Tentu saya kira tidak dinaikannya (BBM) ini, karena pertimbangan tahun politis. Pemerintah tahu kalau dinaikkan itu akan jadi persoalan besar dimana seperti sebelumnya akan ada penolakan dari masyarakat, seperti demo. Lalu menyebabkan situasi menjelang politik tidak kondusif,” ujarnya kepada Jabar Ekspres belum lama ini.

Acu berharap, pemerintah memberikan keputusan yang pasti kepada rakyat dan tidak hanya menyebarkan wacana. Sementara, tidak ada perubahan dari sisi kebijakan yang ditempuh pemerintah. Seperti ketika Menteri Inventarisasi Bahlil Lahadalia, mengajak rakyat bersiap untuk kenaikan BBM.

“Karena ini kejadiannya sama seperti menteri pertanian memberi statement harga mie instan akan naik tiga kali lipat dan akhirnya dibantah. Jadi menurut saya, pemerintah itu jangan mewacanakan sesuatu yang menimbulkan kepanikan,” tegas Acu.

Narasi yang dibangun bahwa masyarakat harus bersiap, ujarnya, merupakan sebuah konsekuensi. Karena kendaraan terus bertambah, sedangkan transportasi publik yang dimiliki pemerintah masih sangat terbatas. Menurut Acu, hal ini yang harus mendapat perhatian khusus.

“Saya pikir kita sudah cukup lama mengabaikan bagaimana pengembangan transportasi publik, terutama dalam rangka mengurangi konsumsi BBM,” papar Acu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.