SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) telah melaksanakan kesepakatan terkait pinjam pakai lahan milik PTPN VIII untuk sarana kesehatan di Kabupaten Bandung.
Kesepakatan pinjam pakai lahan tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kertasari, Puskesmas di Pangalengan dan Poskesdes di Rancabali.
Penandatanganan kesepakatan bersama pinjam pakai lahan untuk sarana kesehatan itu dilaksanakan antara Bupati Bandung Dadang Supriatna dengan Direktur PTPN Didik Prasetyo di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Rabu (2/3) kemarin.
“Kita telah ketemu dengan Direktur PTPN VIII Didik Prasetyo, yang sudah mengeluarkan keputusan yang diinginkan semuanya. Sehingga, telah terjadi kesepakatan, antara PTPN VIII dengan Pemda Kabupaten Bandung mengenai lokasi yang akan dibuatkan sarana kesehatan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menurut Dadang, lokasi pembangunan RSUD Kertasari pada lahan seluas 20.000 meter persegi, sepakat untuk pinjam pakai lahan tersebut di Kecamatan Kertasari. Empat lokasi lainnya, kata Dadang, untuk Puskesmas dan Poskesdes di Kecamatan Pangalengan dan Rancabali.
“Tentu hal ini langah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh kita, setelah ada perjanjian kerjasama ini. Maka tidak ada hambatan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan poskesdes,” kata Dadang.
Dadamg juga berharap, dengan adanya kerjasama itu merupakan awal yang sangat baik, untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.
“Insya Allah kedepannya, kita akan bangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan PTPN VIII. Kita akan mengarah ke langkah-langkah strategis, apalagi daerah Ciwidey dan Pangalengan itu merupakan proyek nasional dalam hal destinasi wisata. Kita suport, dan dukung pelaksanaannya nanti kedepan. Serta, kita jalin akan komunikasi yang lebih baik lagi, sesuai dengan visi Kabupaten Bandung Bedas,” jelasnya.
Sebelumnya, lanjut Dadang, sempat ada miskomunikasi antara pihak. Setelah ada kesepatan itu, ia menyatakan, mulai bulan Maret ini akan dilaksanakan tender dan paling lambat sekitar bulan Juni 2022 mulai pelaksanaan pembangunan.
“Tidak akan loncat ke anggaran 2023. Saya akan upayakan dan optimalkan karena masyarakat sangat butuh sarana rumah sakit untuk pelayanan kesehatan dan sarana umum lainnya,” katanya.
