JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, Vaksin Gotong Royong (VGR) untuk individu ini tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis oleh negara.
Sebab, vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini. “Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya Vaksin Gotong Royong ini,” tegas Puan.
Menurutnya, VGR untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau.
“Semakin cepat program vaksinasi yang dibantu oleh seluruh elemen bangsa, semakin cepat bangsa ini mencapai herd immunity dan keluar dari pandemi. Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itulah esensi gotong royong dalam Vaksin Gotong Royong ini,” kata Puan di Jakarta, Rabu (14/7).
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini juga mengatakan, pemerintah harus membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat. Termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah.
“Harus disampaikan terus menerus bahwa Vaksin Gotong Royong ini bukan pakai APBN, bukan pakai uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari manapun. Sehingga tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Bukan hanya soal vaksinnya, lanjut Puan, pemerintah juga memastikan bahwa fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani VGR ini sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.
“Jadi harus dipastikan bahwa faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis,” ujarnya. (Fin.co.id)
