Dia juga berpendapat, jika ingin masyarakat patuh, harus ada testing secara masif.
“Masyarakat itu tidak sekedar kata-kata yang mereka inginkan, anggaplah pada sudut-sudut keramaian publik, ada random testing, otomatis mereka akan segan keluar rumah. Masyarakat kita itu tipikal yang takut diperiksa, jika mereka tahu di situ ada posko random testing, di mana ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga, jadi perlu ini untuk kampanye dalam PPKM ini,” tegasnya.
Menurutnya, pada masa PPKM darurat itu pemerintah seharusnya lebih intens melaksanakan prinsip 3T yakni tracing, testing, treatment. Dia mengaku, kini pemerintah cenderung melakukan treatment. Padahal, dalam pengetatan mobilitas orang itu diperlukan penelusuran atau tracing yang mumpuni.
Baca Juga:Mantap, Vaksinasi di Desa Cikuya Bandung Meningkat, Ini PenyebabnyaJaga Ekonomi Indonesia, BRI Bangkitkan Pelaku UMKM
Bahkan, dia menyebutkan seharusnya pemerintah menghadirkan posko random testing agar masyarakat bisa disiplin untuk tidak keluar rumah. Itu dilakukan untuk memberikan nilai psikologis terhadap kedisiplinan masyarakat.
“Jadi, kalau ada masyarakat yang terjaring razia PPKM darurat itu yang bersangkutan harus mau dites swab Covid-19. Artinya, penelusuran kasus itu harus dibarengi tracing dan testing yang relatif masif. Untuk itu, pemerintah harus menghadirkan posko random testing di beberapa titik,” kata Hermawan.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui kondisi di lapangan pihaknya menemui berbagai kendala dan hambatan. Untuk itu, bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor dia membuat berbagai terobosan yang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dalam hal ini, kita mengedepankan sense of urgency. Bukan cuma OPD yang harus bekerja, masyarakat pun kita libatkan. Berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama diajak bekerja sama. Kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan materi, kami mohon mereka bisa membantu kepada yang lebih membutuhkan,” ungkap Bima.
Dia menambahkan, pada masa PPKM darurat ini pihaknya melakukan refocusing APBD.
“Setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp15 miliar untuk memberikan berbagai logistik warga yang melakukan isolasi mandiri dan obat-obatan yang dibutuhkan. Untuk itu, kami mendirikan posko kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Bima.