BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutkan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain yang sah direalisasikan sebesar Rp 34,50 triliun atau 20,9 persen.
Sementara Belanja daerah yang terdiri tidak langsung pada tahun 2020 terealisasikan sebesar Rp 38, 12 trilun atau 88,13 persen. Serta Pembiayaan daerah terdiiri dari pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan terealiasiskan sebesar 4,81 triliun atau 95,45 persen.
Tak hanya itu, ia pun menyampaikan capaian-capaian indikator kerja daerah pada tahun 2020. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia, mencapai 72, 09 persen. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,26 persen.
Presentase penduduk Miskin (PPM) 8,42 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 10,46 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terkontraksi 2,44 persen. Dan Indeks gini 0,398 poin.
“Pada misi pertama, indikator capaian daerah ditunjukan pada indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,50 persen dan indesk demokrasi berada pada angka 69,09 poin,” ucap Emil di Bandung, Senin (29/3).
Pada misi kedua, ucap dia, capaian indikator kinerja utama daerah indeks kebahagiaan mencapai 69,58 poin, usia harapan hidup 2020 sebesar 73, 04 tahun, indeks kesetaraan gender (IDG) 64,48 poin indeks pembangunan gender (IPG) 89,84 poin rata-rata terlama sekolah tahun 2020 8,55.
“Tahun harapan lama sekolah tahun 2020 12,5 tahun, indeks pembangunan pemuda naik pencapain 50 poin pada tahun 2019, presentase kemajuan budaya Jabar tahun 2020 17,86 persen. Indeks ketentraman ketertiban 2020 88,4 poin,” paparnya.
Pada misi ketiga, ucap dia, capaian indikator kinerja utama daerah ditunjukan lewat konektivitas antar wilayah 39,06 persen. Konsumsi listrik per kapita mencapai 1,146, 60WH per kapita. Indeks desa membangun mencapai 0,9 poin.
“Usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru lolos sebanyak 3 usulan. Indeks kualitas lingkungan hidup 61,59 poin. Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca 3,87 persen. Indeks penggunaan air 1,1927 poin. Indeks resiko bencana mencapai 145,82 poin,” ucapnya.
Atas capaian tersebut, dirinya secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.
“Kami menyerahkan laporan keuangan Pemda Provinsi Jabar yang belum diaudit. Sesuai jadwal, akhir bulan ini sampai Mei akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK, yang hasilnya disampaikan saat (sidang, red) paripurna,” katanya.
Emil menjelaskan, terdapat enam kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari dokumen perencanaan keuangan yang harus sinkron, kualitas anggaran belanja dalam APBD, penyerapan anggaran dengan transparan, sampai Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
