BANDUNG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Bedi Budiman mengaku tengah melakukan fungsi pengawasan terhadap aset-aset milik daerah dan telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mengamankan aset milik daerah tersebut.
Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum mutlak diperlukan dalam upaya menertibkan dan mengamankan aset daerah, untuk selanjutnya aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk sarana kemakmuran umum.
“Intinya pengawasan penertiban dan pengamanan aset Pemprov Jabar. Sebab memang pelibatan aparat penegak hukum sangat diperlukan mengingat masalah aset cukup rumit dan memerlukan penanganan lintas kelembagaan,” ucap Bedi di Kota Bandung, Jum’at (26/3).
Bedi mencontohkan dalam persoalan sertifikasi aset ada sisi kelemahan daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Beruntung Pemprov Jabar kini memiliki semangat yang sama untuk mulai berbenah, walau saya tahu mengatasi masalah tersebut haruslah ekstra kerja keras, karena sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun,” katanya.
“Tapi dengan sinergitas antar lembaga saya optimis kita mampu mengatasinya, sehingga aset daerah aman secara kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menanggapi terkait banyaknya pejabat atau pemimpin daerah yang terbelit kasus korupsi. Berdasarkan data KPK, lanjut Bedi, sepanjang tahun 2004 – 2020 sebanyak 21 gubernur dan 129 bupati/walikota tertangkap KPK.
“Saya juga tadi meminta tanggapan maraknya pemimpin daerah yang terkena OTT KPK. Bahkan, ironisnya sebelum menjadi pemimpin daerah mereka concern berantas korupsi tetapi ketika sudah jadi kena OTT,” katanya.
Bedi menyebutkan ada pandangan bahwa mahalnya ‘biaya politik’ menyebabkan pejabat politik melakukan tindakan korupsi.
Bisa dikatakan, ada satu sistem yang membuat siapapun yang berkarir di politik itu, sulit untuk menolak godaan uang karena biaya politik yang mahal.
Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar serius dan tidak lengah dalam menangani persoalan aset. Pasalnya, senada dengan KPK hingga saat ini, persoalan aset masih menyisakan berbagai permasalahan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir menegaskan, Pemprov Jabar harus aktif menangani persoalan aset bermasalah tersebut.
