oleh

Dewan Akui Sudah Awasi Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah

BANDUNG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Bedi Budiman mengaku tengah melakukan fungsi pengawasan terhadap aset-aset milik daerah dan telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mengamankan aset milik daerah tersebut.

Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum mutlak diperlukan dalam upaya menertibkan dan mengamankan aset daerah, untuk selanjutnya aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk sarana kemakmuran umum.

Baca Juga:  Ditpolairud Polda Jabar Awasi Obyek Wisata Perairan, Awas Jangan Ada wisatawan Tenggelam!

“Intinya pengawasan penertiban dan pengamanan aset Pemprov Jabar. Sebab memang pelibatan aparat penegak hukum sangat diperlukan mengingat masalah aset cukup rumit dan memerlukan penanganan lintas kelembagaan,” ucap Bedi di Kota Bandung, Jum’at (26/3).

Bedi mencontohkan dalam persoalan sertifikasi aset ada sisi kelemahan daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Beruntung Pemprov Jabar kini memiliki semangat yang sama untuk mulai berbenah, walau saya tahu mengatasi masalah tersebut haruslah ekstra kerja keras, karena sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun,” katanya.

Baca Juga:  Buat Pasutri Muslim! Hati-hati Jangan Berhubungan Intim di Siang Hari pada Bulan Ramadan, Dosanya Berat dan Dendanya Besar

“Tapi dengan sinergitas antar lembaga saya optimis kita mampu mengatasinya, sehingga aset daerah aman secara kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menanggapi terkait banyaknya pejabat atau pemimpin daerah yang terbelit kasus korupsi. Berdasarkan data KPK, lanjut Bedi, sepanjang tahun 2004 – 2020 sebanyak 21 gubernur dan 129 bupati/walikota tertangkap KPK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga