“Masih ada aset-aset yang terbelit polemik, misalnya Aset Gunung Sembung, itu sengketa dengan pihak perorangan dan harus segera diselesaikan,” sebut Syahrir.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pembenahan aset dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak, termasuk DPRD Jabar bisa proaktif mengawal pembenahan aset tersebut.
“Pembenahan aset ini harus dilakukan secara terbuka, dalam kondisi bagaimanapun,” tegas politikus Partai Gerindra ini.
Baca Juga:Larang Mudik, Emil Sebut Satu Frekuensi dengan PusatCovid-19 Masih Merebak, Kemenag KBB Sambut Baik Usulan Salat Tarawih Dua Shift
Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya.
Untuk itu, DPRD Jabar mendesak Pemprov Jabar untuk segera melakukan perbaikan tata kelola sekaligus optimalisasi aset agar berguna bagi masyarakat.
“Kita ingin aset-aset ini aman secara legal formal, dan membawa manfaat yang besar. Baik itu untuk pemprov Jabar maupun masyarakat,” paparnya. (win)