oleh

Dewan Akui Sudah Awasi Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah

“Saya juga tadi meminta tanggapan maraknya pemimpin daerah yang terkena OTT KPK. Bahkan, ironisnya sebelum menjadi pemimpin daerah mereka concern berantas korupsi tetapi ketika sudah jadi kena OTT,” katanya.

Bedi menyebutkan ada pandangan bahwa mahalnya ‘biaya politik’ menyebabkan pejabat politik melakukan tindakan korupsi.

Bisa dikatakan, ada satu sistem yang membuat siapapun yang berkarir di politik itu, sulit untuk menolak godaan uang karena biaya politik yang mahal.

Baca Juga:  Pendapatan Daerah Provinsi Jabar dari Sektor Pajak Anjlok

Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar serius dan tidak lengah dalam menangani persoalan aset. Pasalnya, senada dengan KPK hingga saat ini, persoalan aset masih menyisakan berbagai permasalahan.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir menegaskan, Pemprov Jabar harus aktif menangani persoalan aset bermasalah tersebut.

“Masih ada aset-aset yang terbelit polemik, misalnya Aset Gunung Sembung, itu sengketa dengan pihak perorangan dan harus segera diselesaikan,” sebut Syahrir.

Baca Juga:  Pansus III DPRD Jabar Akan Menyetujui Usulan Penyertaan Modal PT Jamkrida

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pembenahan aset dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak, termasuk DPRD Jabar bisa proaktif mengawal pembenahan aset tersebut.

“Pembenahan aset ini harus dilakukan secara terbuka, dalam kondisi bagaimanapun,” tegas politikus Partai Gerindra ini.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga