JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung memastikan akan memberikan kompensasi kepada para pedagang yang terdampak penghentian operasional Terminal Cicaheum. Kebijakan tersebut menyusul rencana pemanfaatan kawasan terminal sebagai Depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Sejak layanan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) maupun angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dipindahkan ke Terminal Leuwipanjang, aktivitas di Terminal Cicaheum praktis berhenti. Meski demikian, sejumlah pedagang masih bertahan dan berharap ada kepastian terkait nasib usaha mereka setelah terminal tidak lagi beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema kompensasi bagi pedagang yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan depo BRT.
Baca Juga:ART di Cileungsi Tewas Diduga Disiksa Rekan Kerja, Tubuh Korban Disiram Air Panas BergantianJalan Kasep Digeber, Pemkab Tasikmalaya Targetkan Dua Tahun Lagi Seluruh Jalan Mulus
Menurut Farhan, bentuk dan besaran kompensasi saat ini masih dalam proses pembahasan oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perhubungan. Namun ia memastikan bantuan tersebut akan diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan Terminal Cicaheum.
“Untuk pedagang tentu ada kompensasi. Saat ini mekanisme dan nilainya sedang dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, transformasi Terminal Cicaheum menjadi depo BRT merupakan bagian dari program pengembangan transportasi massal yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Proyek tersebut menjadi hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya memperkuat sistem transportasi publik di kawasan Bandung Raya.
Karena itu, proses penataan kawasan tidak hanya menyangkut aspek pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang maupun pelaku usaha transportasi yang selama ini beraktivitas di terminal tersebut.
Farhan mengatakan pemerintah terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak yang terdampak. Komunikasi dilakukan untuk memastikan proses transisi berjalan lancar sekaligus meminimalkan gejolak di lapangan.
“Dialog terus dilakukan dengan para pedagang dan operator kendaraan umum. Kami ingin memastikan seluruh pihak memahami tujuan pembangunan ini dan mendapatkan solusi yang terbaik,” katanya.