oleh

Jangan Biarkan Bansos Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik pada Pilkada

BANDUNG – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Parahyangan (UNPAR), Prof Asep Warlan Yusuf, menilai Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Kerawanan penyelewengan Bansos tidak hanya diterjadi di Jawa Barat saja. Melainkan sudah menjadi umum disetiap daerah,” ucap Prof Asep saat di hubungi Jabar Ekspres, Selasa (6/10).

Dijelaskannya, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan surat edaran ataupun pelaturan. Sehingga sebelum ada Pilkada tidak diperbolehkan ada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih pada bantuan pada masyarakat.

Baca Juga:  Demokrat-PKS Kian Mesra, Perkuat Koalisi Hadapi Pilkada?

Mendagri pernah memberikan surat edaran, bahwa 6 bulan sebulum ada pilkada itu tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih kepada bantuan lansung pada masyarakat.

“Bantuan itu akan dipakai menjadi sarana politik. Jadi menggunakan akal-akalan pemerintah memberikan daya tarik bagi publik. Wah saya mendapatkan perhatian, memberikan bantuan, dan akhirnya saya akan pilih dia,” jelasnya.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah tidak dibolehkan menyalurkan bantuan sosial ketika menjelang pilkada. Sebab, akan menjadi kerawanan dan dimanfaatkan calon.

Baca Juga:  Demokrat-PKS Kian Mesra, Perkuat Koalisi Hadapi Pilkada?

“Kalau tidak ada pilkada, tidak masalah. Walaupun sekarang memang akan bertumpah tindih dengan bantuan provit,” katanya.

Menurutnya, jika bansos tersebut disalurkan ke Kab Bandung dan Karawang, mungkin akan menjadi masalah pelanggaran. Sebab, banyak yang akan mencurigai bahwa inkamben akan memanfaatkan dana pemerintah untuk kepentingan politik.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga