JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pertengahan Agustus 2026 mendatang.
Diketahui, Pemkot Bogor mulai menerapkan skema WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sejak April 2026 mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Sejak awal, kebijakan WFH tersebut diberlakukan secara bertahap dan dievaluasi secara berkala. Setelah hasil evaluasi pertama pada akhir Mei 2026, pemerintah pusat memperpanjang pelaksanaannya hingga akhir Juli 2026, sebelum kembali memperpanjang kebijakan tersebut hingga akhir September 2026.
Baca Juga:Pemkot Cimahi Pertahankan ASN WFH Setiap Jumat, Ini Alasannya!ASN WFH Tetap Diawasi, BKPSDM Cimahi Warning Larangan Bermain Medsos Saat Jam Kerja
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, Pemkot Bogor pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan WFH bagi ASN.
“Sama lah ya, sama. Kami melihat juga ada ternyata dampak kepada efektivitas dan juga pengurangan biaya operasional di kantor-kantor (setelah pelaksanaan WFH),” kata Dedie di Kota Bogor, Jumat (7/8/2026).
Ia menyebut, penerapan WFH turut menekan biaya operasional di lingkungan OPD Pemkot Bogor.
Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan listrik dan air di perkantoran saat ASN bekerja dari rumah.
“Selama ini mungkin di hari Jumat itu ada AC, ada lampu nyala, air ngalir. Nah dengan WFH itu kan ternyata kami ada sekitar Rp1 miliar efisiensi per bulan kalau tidak salah, dari keseluruhan kantor OPD,” ujarnya.
Meski demikian, Dedie mengatakan kebijakan tersebut masih akan dievaluasi sebelum ditetapkan lebih lanjut.
Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 dalam rapat kerja pemerintah daerah.
Baca Juga:Kebijakan WFH ASN Bawa Efisiensi Energi 44 Persen di Kabupaten BogorPastikan ASN Tak Keluyuran Saat WFH, BKPSDM Cimahi Ungkap Sistem Pengawasannya!
“Evaluasinya baru nanti pertengahan bulan Agustus ini. Nanti akan ada evaluasi menyeluruh, ada rapat kerja pemerintah daerah, termasuk juga kami akan bahas soal-soal WFH dan lain sebagainya,” ucapnya.