SUMEDANG – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jendral Moeldoko menuding adanya rumah sakit yang telah memanipulasi data kematian pasien akibat Covid-19 demi dapat anggaran pemerintah.
Isu itu merebak disaat Moeldoko mengadakan pertemuan bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (1/10) lalu.
Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumedang dr Rahmatullah Sidik menanggapi adanya tudingan tersebut.
Menurutnya, sebaiknya sebagai pejabat tidak mengeluarkan pernyataan yang akan menimbulkan gejolak ditengah kondisi seperti ini.
Pernyataan pejabat publik bisa menimbulkan kecurigaan publik sekaligus menambah beban para tenaga medis yang sudah berjibaku memberi pelayanan dimasa pandemi ini.
“Pernyataan bahwa mensinyalir adanya rumah sakit yang mengambil keuntungan dari covid 19, bahkan diartikan secara sederhana ada upaya meng’covid’ kan pasien itu justru tidak jelas maksudnya,” ujar Rahmatullah Sidik kepada Sumedang Ekspres.
Kenyataannya, kata dia, rumah sakit saat ini justru kesulitan beroperasional karena banyak klaim pembayaran pasien Covid-19 yang masih belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Selain itu dengan adanya pandemi, maka kunjungan dan layanan pasien yang bukan Covid-19 juga menurun, padahal biaya operasional tidak ikut berkurang.
“Secara nasional justru banyak rumah sakit swasta yang merugi bahkan merasionalisasi/memberhentikan pegawainya karena berkurangnya pendapatan untuk menutup biaya operasional,” tegasnya.
Dikatakan, banyaknya pasien yang takut ke rumah sakit atau layanan kesehatan lain karena ancaman terinfeksi covid dan juga terpaparnya tenaga medis dan nakes terkadang membuat operasional layanan terganggu bahkan berhenti sementara, ikut mempersulit keadaan.
“Pembuktian seorang pasien terkena covid itu tidaklah mudah dan butuh proses yang memakan waktu. Penegakan diagnosa yang tidak sederhana dan penuh resiko juga butuh supervisi yang ketat. Sehingga, gak seperti yang dikesankan ‘mudah’ menentukan seseorang terdiagnosa covid atau istilah ramai mengcovidkan pasien,” jelasnya.
Dijelaskan, kalaupun ada viral oknum yang menawarkan status covid ke keluarga pasien justru sangat tidak jelas, bagaimana bisa mendapatkan untung kalau rumah sakit mudah mengcovidkan seseorang.
“Selain secara proses tidak mudah, perlu diverifikasi ketat dan butuh proses yang panjang untuk pencairannya. Selain itu status covid akan meningkatkan beban biaya operasional RS sendiri. Dari mulai APD, pemeriksaan penunjang, obat obatan dan lainnya,” jelasnya.