JABAR EKSPRES – Sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya, HM Kunang.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (18/5/2026), satu dari empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni IPDA Yayat Sudrajat, mengungkap adanya sejumlah paket pekerjaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (APH) oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Sarjan.
“Kalau tidak salah saya kenal Sarjan itu dari tahun 2021, bertemu di Rumah Makan Alam Sari, ada ormas dan LSM,” ujar Yayat di hadapan majelis hakim.
Baca Juga:Jateng Dinilai Paling Siap dalam Mendukung Program 3 Juta RumahDigitalisasi Arsip Jadi Tantangan Serius, FISIP Unpas Siapkan Mahasiswa Hadapi Era AI dan Paperless
Yayat yang mengaku sebagai APH aktif dan melakukan pembinaan terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan, mengungkap dirinya sempat memperoleh sejumlah paket pekerjaan dari Pemkab Bekasi pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 melalui Sarjan, yang juga menjadi pihak terjerat dalam perkara tersebut.
“Kemudian saya kenal, sering berhubungan, lalu saya mendapatkan paket pekerjaan,” katanya.
Ia juga mengaku dipertemukan oleh Sarjan dengan Sugiarto, yang disebut sebagai salah satu tim sukses Ade Kuswara Kunang pada Pilkada 2024.
Pertemuan itu disebut berlangsung sebanyak tiga kali, yakni di sebuah kedai kopi, di rumah Yayat, dan di sebuah tempat peristirahatan menuju Bandung.
“Yang menganjurkan saya berteman dengan Pak Bupati adalah Sarjan. Jadi saya dikenalkan oleh Sugiarto ke bupati, itu dari Sarjan,” ujarnya.
Meski demikian, Yayat menyebut tidak ada pembicaraan khusus terkait permintaan proyek dalam pertemuan tersebut.
“Hanya bicara soal Bekasi supaya lebih maju lagi,” ucapnya.
Baca Juga:Bandoeng 10K Jadi Motor Sport Tourism, Farhan Sebut Bagian Strategi Pembangunan Kota BandungPemkab Tasikmalaya Jajaki Kerjasama Pembangunan Dua Rumah Sakit
Namun, Yayat tidak menampik dirinya memperoleh paket pekerjaan dari tiga dinas di lingkungan Pemkab Bekasi, yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Peternakan.
Ia juga membeberkan adanya mekanisme pemberian fee dari proyek tersebut.
“Sarjan telepon, jelas ada di awal dan di akhir, fee 10 persen ke kepala dinas. Kadang saya kasih tujuh persen, kadang lima persen karena ada temuan BPK yang harus dibayar,” ungkapnya.