CIANJUR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cianjur akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk meminta kejelasan anggaran Rp100 Miliar yang sudah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Ketua Fraksi PKB, Dedi Suherli menduga Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dan birokrasinya tidak transparan dari mulai proses perencanaan, penyusunan program dan realisasinya.
“Padahal dana publik sebesar itu harus dipastikan bisa mengatasi Pandemic Covid-19 di kabupaten Cianjur. Dari mulai alokasi untuk penanganan Covid-nya dan alokasi untuk dana jaring pengaman sosial,” tandas Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada cianjurekspres.net grup Jabar Ekspres Senin (11/5).
Menurutnya, anggaran tersebut harus di awasi secara ketat oleh semua pihak, termasuk masyarakat, DPRD dan lembaga pengawas lainnya. “Dan dalam rangka itu Fraksi PKB akan menginisiasi pembentukan Pansus Covid-19 untuk meminta keterangan kepada Bupati terkait anggaran Covid-19 ini,” ujar Dedi.
Karena selama ini, jelas Dedi, DPRD sudah berusaha meminta penjelasan secara gamblang dalam rangka pengawasan, tetapi pihak eksekutif selalu tidak memberi keterangan yang memuaskan dan cenderung tidak transparan.
“Ya, jadi karena sampai hari ini penggunaan anggara covid-19 masih simpang siur, kita akan menggunakan hak kita di DPRD untuk meminta keterangan sebagaimana sesuai diatur dalam tata tertib DPRD,” pungkasnya. (cre/yan)
