BANDUNG BARAT – Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial dari 22 April-6 Mei 2020 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) gagal menekan penyebaran Covid-19.
Jumlah warga yang positif Covid-19 hingga Minggu (10/5), tercatat ada 45 orang dan trennya terus bertambah jika dikalkulasikan dengan hasil rapid test massal yang dilakukan selama PSBB.
“Tren warga terangkit positif Covid-19 yang terus naik, menandakan jika PSBB di KBB gagal total. Ini dikarenakan Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 KBB (Pa Sekda) tidak mampu mengintegrasikan program dari setiap dinas dalam penanganan masalah ini,” ujar Ketua Satgas Pemuda Tanggap Bencana (Peta) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna.
Pihaknya memberikan rapor merah kepada Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 KBB karena dianggap tidak bisa mengintegrasikan seluruh program. Sehingga yang terlihat di lapangan, penanganan Covid-19 di KBB seperti berjalan sendiri-sendiri. Padahal ada jalur kewenangan komando yang dimiliki oleh ketua harian gugus tugas namun tidak dimaksimalkan.
Lili melihat alokasi anggaran bagi penanganan Covid-19 di KBB yang begitu fantastis sebesar Rp 224,4 miliar seperti tidak ada buktinya.
Padahal anggaran sebesar itu digadang-gadang untuk jaring pengaman sosial ekonomi, seperti bantuan sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 121 miliar, untuk pascabencana Rp 6,4 miliar, dan dana untuk sektor kesehatan Rp 97 miliar.
Dia mencontohkan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga di provinsi, aktivitas gugus tugas begitu terlihat setiap harinya berbeda dengan di KBB yang informasi mengenai Covid-19 sangat sulit didapat.
“Ironisnya, media center atau press room yang menampilkan perkembangan data soal Covid-19 terbaru juga tidak ada. Yang sulitkan temen-temen media juga, masa ketika mau data harus selalu telpon Kadinkes,” terangnya.
Menurutnya, dana besar yang dianggarkan harus benar-benar digunakan secara tepat. Dampak ke masyarakatnya juga harus terasa, jangan sampai ada warga yang teriak-teriak tidak mendapat bantuan.
Pihaknya meminta ke Bupati Bandung Barat, selaku ketua gugus tugas untuk mengevaluasi kinerja ketua harian gugus tugas, karena sejauh ini seperti membayang-bayangi kebijakan ketua gugus tugas sehingga pelaksana di lapangan menjadi bingung.
