Menghadapi PSBB parsial yang akan berlaku dua pekan, Osin mengajak semua elemen di Kabupaten Bandung utamanya kalangan mampu untuk ikut membantu secara aktif.
“Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan dari pemerintah selama PSBB berlangsung. Karena hal itu dapat memutus mata rantai penyebaran virus korona agar jumlah korban tak bertambah lagi,” jelasnya.
Sementara, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung menilai banyak ketidakjelasan yang kini dilakukan Pemkab Bandung dalam menangani dampak virus korona.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu menyebut, persoalan sumber anggaran, peruntukkan, penempatan, hingga warga penerima menjadi hal yang saat ini terjadi.
“Mestinya pemerintah daerah memperjelas soal anggaran baik untuk kesehatan, jejaring sosial, dan pengamanan ekonomi terkait dampak Covid-19 ini,” ujarnya.
Menurut Renie, dana yang belum lama ini mengemuka Rp 120 miliar untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Bandung juga hal yang tak jelas diinformasikan ke legislatif.
“Anggaran itu bukan biaya kecil, harusnya Pemkab memberitahu secara lebih spesifik. Dana kesehatan Rp 11,5 miliar juga tak tahu untuk apa dan digunakan dimana,” ucapnya.
Renie juga mengaku heran jelang penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Bandung pendataan warga penerima bantuan hingga kini belum selesai. (bbs/drx)
