JABAR EKSPRES – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu krisis energi global, saat ini masih menjadi sorotan publik. Oleh karenanya, keberadaan kendaraan umum perlu jadi perhatian, sebab merupakan kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara.
Terkait hal itu, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, pihak pemerintah perlu mengambil langkah bijak, selain untuk hemat energi juga agar budaya menggunakan kendaraan umum kembali dibangun.
“Modernisasi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan wujud pemenuhan kewajiban negara sekaligus investasi strategis jangka panjang,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (22/5/2026).
Baca Juga:Indonesia Bidik Pasar Amerika Latin, Ekspor Nonmigas ke Meksiko Terus DiperkuatFokus Tekan Risiko Kecelakaan KA, Prabowo Gelontorkan Rp4 Triliun untuk Perlintasan dan Flyover
Menurut Djoko, langkah tersebut merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menjamin mobilitas warga yang lebih berkeadilan.
“Rencana kenaikan harga BBM subsidi pada Januari 2027, berisiko memicu gelombang protes massa jika masyarakat tidak diberikan alternatif moda transportasi yang murah,” bebernya.
Djoko yang juga merupakan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berujar, sebagai langkah antisipatif pemerintah perlu segera mengalokasikan Rp10 triliun, menginisiasi pengadaan transportasi umum modern di 200 kota melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Setidaknya masyarakat di kota kecil hingga kota besar sudah dapat menikmati transportasi umum yang mumpuni,” ujarnya.
Sebagai gambaran, pagu anggaran program _Buy The Service_ (BTS) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 2023 yang sebesar Rp582 miliar, diketahui telah mampu menjamin operasional transportasi umum di 10 kota metropolitan dan kota besar.
Angka tersebut membuktikan bahwa dengan alokasi yang terukur, pemerintah dapat menyediakan layanan mobilitas publik yang luas dan berkualitas bagi masyarakat urban.
“Dengan alokasi Rp 10 triliun, layanan ini bahkan dapat digratiskan bagi mahasiswa, pelajar, dan buruh untuk meredam gejolak sosial,” ucap Djoko.
Baca Juga:Dapur MBG di Tamansari Bogor Kebakaran, Diduga Dipicu Kebocoran Gas Saat Ganti TabungBahlil Pastikan Ekspor Gas Aman di 2026, Industri Tak Perlu Khawatir
“Kebijakan ini jauh lebih efisien dan berdampak luas, dibandingkan rencana Kementerian Perindustrian memberikan subsidi motor listrik sebesar Rp30 triliun. Sebesar Rp5 juta diberikan untuk subsidi satu unit motor listrik,” lanjutnya.
Adapun dalam upaya penghematan dan efisiensi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menerapkan WHF setiap Jumat, tampak terpantau juga transportasi publik masih diperhatikan di tengah isu krisis energi global.