”Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (detail engineering design) untuk pembangunan,” kata Emil.
Penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah. Tidak mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tapi lima sumber anggaran lain.
Yakni KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana ummat, dan dana CSR.
Selain pembiayaan kreatif, Emil juga memulai terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemdaprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.
”Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada,” jelas Emil.
Pemerintahan Dinamis yang diusung Emil telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar-pemerintah daerah. Dengan gayanya yang millenials, Emil mengajak semua bupati/wali kota masuk dalam forum grup WhatsApp yang diberi nama Kopdar (Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar.
Sebagai wakil pemerintah pusat, Emil dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar.
Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal tapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan. Melalui WAG Kopdar, Gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.
”Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” papar Emil.
Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya?
