Bizpark Diminta Bereskan Masalah dengan Warga

BANDUNG – Adanya per­masalahan sosial yang meli­batkan warga di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung membuat Pemkot meminta Bizpark dan KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) untuk menuntaskan dengan warga yang terdampak pabrik girder (beton penopang).

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana menuturkan, kesepakatan dengan warga sampai saat ini belum ada hitam di atas putih. Sehingga, dinyatakan warga masih ke­beratan.

Dia menegaskan, pihak pe­rusahaan agar membuat bukti tertulis maksimal pekan depan sudah diterima Pemkot Bandung. Kalau tidak, maka Pemkot Bandung akan men­gonfrontir dengan warga ter­dampak supaya segera me­nemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam pertemuan antara Yana dengan pihak pengu­saha bersangkutan yang di­gelar Jumat (23/11), baik KCIC maupun Bizpark menyatakan sudah berkomunikasi dengan warga terdampak. Namun mereka hanya secara lisan menyampaikannya, tidak se­cara tertulis dan diketahui aparat setempat.

“Senin mereka janji mau menyerahkan surat pernya­taan dari warga bahwa warga sudah tidak keberatan dengan adanya pembangunan di sana dan diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat setempat. Kalau tidak akan kami perte­mukan supaya ada penyele­saian. Prinsipnya ”batu turun keusik naek”.

Karena masalah akan sele­sai kalau ada komunikasi,” ujarnya.

Untuk diketahui, masalah sosial pada masalah ini ada­lah belum adanya titik temu antara pengusaha dengan warga mengenai jalan warga akan ditutup jika pabrik ter­sebut beroperasi. Menurut Yana, tuntasnya permasalahan sosial tersebut akan menjadi dasar diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Produk hukum harus di-back up dengan produk hukum juga. Dan ada tahapan proses yang harus ditempuh (untuk terbitnya IMB),” sambungnya.

Lebih lanjut Yana menyam­paikan, penyelesaian masalah sosial memang tidak perlu menyenangkan semua pihak. Dirinya menyerahkan kepada fungsi aparat kewilayahan kalau ada yang menyatakan itu selesai. Itu dapat menjadi pegangan untuk menerbitkan IMB.

“Jangan sampai bola panasnya ada di kita dengan mengeluarkan IMB. Bagai­mana kalau kemudian nanti ada yang nuntut kita kalau IMB diterbitkan sedangkan permasalahan sosial belum selesai,” kata dia.