oleh

Harga Premium Kemahalan

Pakai Rumus Kuno, Penghapusan RON 88 Mendesak

[dropcap] J[/dropcap]AKARTA – Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) menyebut banyak cela dalam penentuan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari data yang dimiliki, pemerintah ternyata belum punya rumus yang baku untuk penentuan tarif Premium. Keanehan harga itu, bakal terus berulang sampai bensin RON 88 dihapus.

Ketua Tim RTKM Faisal Basri kemarin mengatakan, pemerintah masih mencari pola keseimbangan baru. Tiap bulannya, terutama ketika ada momentum menaikkan atau menurunkan bensin, rumus hitungan berubah. Seperti sebelum Januari 2015, menggunakan alpha Rp 728 per liter atau 3,23 persen dari MoPS (Mean of Platts Singapore).

Lantaran tidak ada klasifikasi RON 88, pemerintah menggunakan acuan MoPS RON 92 ditambah Rp 484. Begitu juga saat menurunkan Premium pada 1 Januari, dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 rumusnya berubah lagi. Menggunakan Harga Indeks Pasar (HIP) ditambah Rp 672, sehingga totalnya menjadi Rp 891 per liter.

’’Hitungan berubah lagi pada 19 Januari, saat menurunkan harga BBM lagi, formula yang digunakan 3,92 persen dikalikan HIP ditambah Rp 1.022,’’ jelasnya. Hitungannya sangat rumit, tidak mudah dicerna oleh masyarakat. Akibatnya, tiap orang punya versi harga keekonomian Premium sendiri.

Perubahan-perubahan itu akhirnya terasa janggal pada April ini. Disparitas harga Premium yang kini dijual Rp 7.400 per liter tidak jauh beda dengan Pertamax. Seperti diketahui, produk RON 92 dibanderol Rp 8.600 per liter. Berarti, ada selisih Rp 1.200.

Perbedaan makin dekat kalau pemerintah mengabulkan permintaan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga Premium jadi Rp 8.200. Pemerintah, tegasnya, harus segera menentukan rumus yang tepat supaya jarak dengan Pertamax terjaga. ’’Sekarang, Premium yang kemahalan, atau Pertamax terlalu murah?,’’ tanya dia.

Namun, untuk saat ini Tim RTKM menganggap harga Premium yang kemahalan karena rumusnya kuno. Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya pejabat negara yang berkomentar sendiri-sendiri atas pembentuk harga BBM. Menurutnya, itu tidak etis karena pesan pemerintah bisa tidak terkirim dengan baik.

’’Perlu versi (rumus) yang baku. Supaya nggak seenak udel untuk bicara,’’ keluhnya. Nah, solusi Tim RTKM untuk segera menghapus Premium menurutnya perlu segera dilaksanakan. Terlalu lama kalau menunggu dua tahun seperti yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, tidak adanya hitungan BBM yang baku adalah distrosi dari keberadaan RON 88. Apalagi, di ASEAN sudah tidak ada pengguna bensin oktan rendah itu. Harga Premium makin tidak masuk akal kalau dibandingkan dengan RON 95 di Malaysia yang dijual Rp 6.908 per liter.

’’Harga Premium lebih mahal dari RON 95 Malaysia. Ini saya hitung sendiri, sudah saya naik-naikin nilai tukarnya. Tetap lebih murah Malaysia,’’ ungkapnya.

     Ekonom berusia 59 tahun itu juga mengkritisi Pertamina. Harga keekonomian Rp 8.200 yang disampaikan juga terlalu tinggi. Lagi-lagi, acuannya adalah bahan bakar oktan yang lebih tinggi di negara lain. Seharusnya, tidak sama atau lebih mahal dengan Premium yang oktannya lebih rendah.

’’Ayo jujur ke rakyat, harga itu ada karena ketidakefisienan. Pertamina diharap bisa menunjukkan mana yang tidak efisien. Kalau ada maling, ayo digebukin bareng-bareng,’’ tandasnya.

Menteri ESDM Sudirman Said membela Pertamina dengan mengatakan sudah ada efisiensi yang signifikan. Pembelian Migas disebutnya sudah ada perbaikan dan ada penghematan USD 28 juta untuk transaksi nonhydrocarbon. ’’Biaya pengolahan sudah lebih efisien. Dari yang selalu di atas MoPS, sekarang sudah sama bahkan beberapa waktu rendah,’’ terangnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro juga mengatakan sudah banyak efisiensi. Berbagai penghematan disebutnya berbuah pada USD 48 juta atau sekitar Rp 624 miliar. Dia lantas mencontohkan mekanisme pengiriman BBM. Kalau sebelumnya menggunakan cost and freight, sekarang menjadi free on board (FoB).

’’Efisiensi juga didapat dari sentralisasi pengadaan BBM mentah maupun produk, dan juga barang dan jasa di Pertamina,” urainya. Perusahaan BUMN pimpinan Dwi Soetjipto itu berupaya agar semua tersentralisasi di bawah korporat.

Terpisah, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria tidak yakin dengan klaim efisiensi Pertamina. Apalagi soa biaya pengolahan melalui kilang milik Pertamina yang disebut lebih murah dari negeri Jiran, atau Singapura. Dia berharap klaim yang disampaikan bukan karena faktor murahnya, atau turunnya harga crude oil. (dim/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga