oleh

Nama Gedebage Tidak Populis

Pilih Bandung Teknopolis Agar Lebih Mendunia

BATUNUNGGAL – Meskipun sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, pusat kawasan primer Gedebage, dinilai tidak populis. Oleh karena itu, namanya harus diganti menjadi Bandung Teknopolis agar lebih mendunia. Adapun gagasan itu merupakan pemikiran Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

’’Masyarakat dunia tidak mengenal kawasan primer Gedebage. Tapi, dengan Bandung Teknopolis akan lebih mendunia,” kata Kepala Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Anton Sunarwibowo kemarin (27/3).

Menurut Anton, perubahan nama itu bukan berarti mengubah substansi rencana strategis pembangunan kota. Sebab, yang jadi acuan pembangunan tetap berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kawasan primer Gedebage sudah ada sejak tahun 2006, sebagai kawasan pusat inti kota kedua setelah pusat kota. ’’Sehingga RDTRK yang disusunpun menyelaraskan dengan RTRW,” ujar dia.

Pemahaman perubahan nama itu disikapi dewan tidak terburu-buru. Sehingga, perlu pembahasan khusus antara DPRD dan Bappeda Kota Bandung. ’’Kita akan membahasnya secara khusus, karena ini menyangkut tata cara pengelola kebijakan pembangunan,” kata Entang Suryaman, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung.

Sikap yang sama dilontarkan anggota Komisi C dari Fraksi PDI-Perjuangan, Folmer S.M. Silalahi. Dalam kajian dia, Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Bandung, yang masih dalam tahap evaluasi Provinsi, secara eksplisit memasukkan revisi RTRW setelah RDTRK dalam RPJMD tahun 2016.

Sehingga, kata Folmer, tidak menutup kemungkinan, revisi RTRW bisa dimasukan dalam prolegda 2015. Meskipun dalam agenda Bepem Perda tahun ini tidak muncul, segala kemungkinan bisa terjadi. ’’Tergantung kepentingannya,” kata Folmer, di Gedung DPRD Jalan Sukabumi, kemarin (27/3).

Penilaian lebih mendalam dikatakan Rinatono anggota Komisi C lainnya. Menurut dia, dengan mencuatnya kasus Summarecon, yang salah satu agendanya akan memberikan sebagian lahannya untuk pembangunan kolam retensi seluas 30 Ha lebih. Konsep itu menunjukan, telah terjadi perubahan sistem dalam tata kelola kawasan. Seharusnya, kata dia, perubahan tata kelola kawasan memperhatikan cakupan wilayah yang sudah terbangun. Di Geudebege, sudah banyak perumahan. ’’Apakah yang sudah terbangun akan dimasukkan pula dalam kawasan Bandung Teknopolis? Perlu kajian mendalam,” tegasnya.

Perubahan sebuah kawasan juga harus mengubah amdal yang sudah ada. Untuk itu diperlukan amdal yang baru. ’’Pemkot Bandung, harus mengevaluasi kondisi riil itu agar tidak ada pelanggaran hukum,’’ ucap Riantono.

’’Kawasan terbangun tidak bisa disatukan dengan sistem atau kawasan baru. Satu kawasan harus satu amdal,” imbuhnya. (mg10/tam)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga