JABAR EKSPRES — Perum BULOG Kancab Ciamis bergerak cepat menertibkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Langkah penertiban itu diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi, dan pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kebijakan tersebut diambil pada 30 Oktober 2026 sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga integritas penugasan pemerintah dan memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga:Lewat SPHP hingga GPM, Bulog Kucurkan 59 Ribu Ton Beras ke Kota BandungJaga Pasokan hingga Panen 2027, Bulog Siapkan 1 Juta Ton Beras SPHP
Bulog Ciamis menegaskan bahwa penguatan pengawasan dilakukan pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.
Langkah itu menjadi bagian dari pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pembentukan Satgas Khusus diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin. Pengawasan dilakukan terhadap RPK Binaan yang ada di Kancab Ciamis.
“Penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Pemimpin Perum Bulog Kancab Ciamis Johan Wahyudi, Jumat (30/10/2026).
“Seluruh jajaran Bulog di wilayah kerja terus didorong memperketat pengawasan distribusi agar program SPHP terlaksana secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” sambungnya.
Penguatan pengawasan juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Baca Juga:Gerakan Pangan Murah Cimahi Diserbu Warga, Beras SPHP Rp48 Ribu Ludes Hampir 2 Ton dalam SehariBulog Siapkan Beras SPHP Premium, untuk Redam Kenaikan Harga?
Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bukog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.
Di sisi lain, Bulog menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.