Kejanggalan Surat Pesanan Obat Berstempel "BPJS" di RSU Banjar, Pihak RS Akui Ada Anomali Administrasi

Direktur RSUD Kota Banjar drg Eka Lina Liandari saat diwawancara Jabar Ekspres terkait dugaan pemesanan obat d
Direktur RSUD Kota Banjar drg Eka Lina Liandari saat diwawancara Jabar Ekspres terkait dugaan pemesanan obat diluar prosedur rumah sakit, Kamis (19/11/2026). (Cecep Herdi/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar akhirnya buka suara terkait temuan dokumen Surat Pesanan (SP) obat manual yang dibubuhi stempel bertuliskan “BPJS” tertanggal 7 Oktober 2023.

Pihak rumah sakit menyebut dokumen pemesanan yang ditujukan kepada distributor farmasi PT AAM tersebut bersifat anomali dan bukan merupakan surat pesanan resmi.

Direktur BLUD RSU Kota Banjar, Eka Lina Liandari, menyatakan dokumen bernomor 0.03 yang memuat pesanan tiga jenis obat—yakni Beriplast P Combi-Set 1 ml (2 boks), Co-amox tablet (10 boks), dan Norethisterone tablet (6 boks)—tidak memenuhi syarat keabsahan administratif karena ketiadaan tanda tangan pejabat farmasi.

Baca Juga:RSUD Kota Banjar Bantah Pengadaan Obat Fiktif, Surat Pesanan Berstempel BPJS Disebut Tak ResmiDugaan Pengadaan Obat Fiktif di RSUD Banjar, Direktur: Akan Ditelusuri Dulu

“Kita menduga surat pesanan itu anomali, karena yang resmi itu ada tanda tangan dari kepala farmasinya. Kemudian alur pesanan di luar e-Katalog juga harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak distributor obat,” ujar Eka saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Meski membantah keabsahan surat pesanan tersebut, Eka tidak menampik bahwa stempel melingkar bertuliskan “BLUD RSU Kota Banjar” dengan huruf besar “BPJS” di bagian tengahnya memang dibuat dan dimiliki oleh internal instansinya.

Menurut dia, cap tersebut sejatinya digunakan untuk pencatatan internal guna memisahkan administrasi obat pasien JKN-BPJS dan pasien umum.

“Stempel itu digunakan internal sebagai penanda buku-buku manual atau buku putih untuk membedakan obat itu diperuntukkan bagi pasien BPJS dan Non-BPJS,” jelasnya.

Eka juga mengungkapkan adanya permintaan dari pihak distributor dalam penggunaan cap tersebut pada dokumen pemesanan.

Ia mengakui PT AAM mengharapkan pembubuhan stempel BPJS sebagai penanda peruntukan obat bagi pasien peserta JKN.

Menyikapi temuan ini, pihak manajemen berencana mengevaluasi penggunaan stempel tersebut agar tidak lagi menimbulkan polemik maupun celah penyalahgunaan.

Baca Juga:Jejak Stempel 'BPJS' di Balik Pesanan Obat Non-E-Katalog RSUD Kota BanjarKejari Buru Jaringan Mafia Obat JKN, RSUD Ciamis Jamin Stok untuk Pasien BPJS Aman

“Terkait hal itu akan kita evaluasi lagi. Kalau penanda itu masih digunakan, kita akan ubah bentuknya menggunakan redaksi saja, jadi bukan stempel penanda itu untuk pasien BPJS,” kata Eka.

Di sisi lain, kemunculan dokumen berkop resmi rumah sakit yang sudah tertera nama apoteker pemesan serta dibubuhi dua stempel sekaligus—yakni stempel Instalasi Farmasi dan stempel “BPJS”—menimbulkan tanda tanya besar mengenai pengawasan dokumen di lingkungan farmasi rumah sakit.

0 Komentar