JABAR EKSPRES – Pemerintah dikabarkan tengah melakukan upaya guna meredam kenaikan harga pangan, khususnya beras, melalui pengadaan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut, beras SPHP premium disiapkan sebagai instrumen operasi pasar yang diharapkan mampu meredam kenaikan harga beras premium.
Hal itu disampaikan Rizal, saat menanggapi kabar kenaikan harga beras premium yang mencapai Rp16.000 per kilogram usai fun match minisoccer di Jakarta, Sabtu.
Baca Juga:Green Forest Resort & Wedding Ramaikan Grand Royal Wedding Expo 2026 dengan Penawaran Pernikahan EksklusifJadi Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Kurniawan Siap Kawal Target Pembangunan dan Sinergi Birokrasi
Ia juga mengaku bahwa usulan pengadaan beras SPHP premium yang sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional tersebut, telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah berikutnya.
“Kami menyarankan ke Pak Menteri Pertanian maupun Pak Menko Pangan untuk menentukan kebijakan berikutnya, untuk kenaikan harga beras premium ini kami juga adakan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita,” ujarnya, dikutip Senin (13/7/2026).
Dengan begitu, kata dia, nantinya akan ada beras SPHP medium dan beras SPHP premium Beras Kita. “Jadi bukan hanya beras SPHP medium tapi kami juga coba munculkan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita.”
Menurutnya, usulan tersebut disampaikan lantaran operasi pasar menggunakan beras medium dinilai belum efektif menekan harga, sehingga pihaknya berharap dengan adanya beras premium dapat menekan kenaikan harga beras.
Kendati begitu, ia mengaku masih menunggu pembahasan dan keputusan terkait besaran harga jual beras SPHP premium, dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram sebagai salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan harga program tersebut.
Selain harga, pemerintah juga akan menghitung biaya produksi beras premium agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
Baca Juga:Usai MCU Terintegrasi, Persebaya Lanjut Petakan Kondisi Pemain dengan Teknologi VALD Performance Raih Medali Emas O2SN Jabar, Siswa SDN 5 Manonjaya Melaju ke Nasional
Bulog juga belum menetapkan besaran alokasi beras SPHP premium karena volume penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan permintaan di lapangan.
Rizal menegaskan penetapan kuota sejak awal berisiko tidak sesuai kebutuhan sehingga pemerintah memilih menyesuaikan volume distribusi berdasarkan kondisi pasar yang berkembang.