Manajemen RSUD Kota Banjar Evaluasi Stempel BPJS Usai Temuan Surat Pesanan Obat Manual Tanpa Tanda Tangan

Manajemen RSUD Kota Banjar Evaluasi Stempel BPJS Usai Temuan Surat Pesanan Obat Manual
Manajemen RSUD Kota Banjar Evaluasi Stempel BPJS Usai Temuan Surat Pesanan Obat Manual
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar mengevaluasi penggunaan stempel internal bertuliskan BPJS pada administrasi farmasi menyusul mencuatnya dokumen Surat Pesanan (SP) obat manual bernomor 0.03 tertanggal 7 Oktober 2023 yang beredar tanpa tanda tangan kepala farmasi.

Pihak rumah sakit memastikan dokumen pemesanan yang ditujukan kepada distributor PT AAM tersebut berada di luar prosedur pengadaan resmi.

Penelusuran terhadap dokumen berkop Pemerintah Kota Banjar BLUD Rumah Sakit Umum Instalasi Farmasi itu menunjukkan adanya permintaan tiga jenis obat sekaligus. Daftar pesanan mencakup dua boks Beriplast P Combi-Set 1 ml, sepuluh boks Co-amox tablet, dan enam boks Norethisterone tablet.

Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian

Kejanggalan terlihat pada ketiadaan tanda tangan di atas nama terang pejabat pemesan berinisial ‘RSD’, sementara bagian kiri bawah lembar pesanan dibubuhi stempel resmi instalasi farmasi serta cap melingkar bertuliskan BLUD RSU Kota Banjar dengan huruf kapital BPJS di bagian tengah.

Secara regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Beriplast P Combi-Set 1 ml merupakan produk lem fibrin biologis tindakan bedah yang sudah turun tayang dari e-Katalog LKPP serta masuk kategori Non-Formularium Nasional (Non-Fornas).

Sementara itu, pesanan Co-amox tablet dituliskan tanpa keterangan obat generik dan digabungkan dalam satu surat pesanan manual bersama obat berstatus Non-e-Katalog.

Dalam tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan juga tidak memiliki mekanisme pembubuhan stempel pada surat pesanan obat antara rumah sakit dengan perusahaan distributor.

Direktur BLUD RSU Kota Banjar, drg. Eka Lina Liandari, menegaskan bahwa surat pesanan bertanggal 7 Oktober 2023 tersebut merupakan dokumen anomali karena tidak ditandatangani oleh kepala farmasi.

Ia menerangkan, seluruh transaksi pembelian obat di luar sistem e-Katalog harus melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan landasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama distributor terkait.

Eka tidak membantah bahwa stempel bertuliskan BPJS tersebut diproduksi oleh pihak rumah sakit untuk kebutuhan internal, yakni menandai buku manual atau buku putih guna membedakan peruntukan obat pasien BPJS dan non-BPJS. Ia menyebutkan pembubuhan cap tersebut sebelumnya juga diharapkan oleh pihak distributor PT AAM sebagai penanda obat bagi pasien peserta BPJS Kesehatan.

0 Komentar