JABAR EKSPRES – Pemerintah membuka kemungkinan mengkaji ulang penentuan desil dalam DTSEN setelah pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS selesai.
Pemerintah berencana mengevaluasi kembali penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan hasil pendataan yang saat ini dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Baca Juga:Rektor Unsoed Jadi Tersangka, KPK Ungkap Dugaan Transaksi Jalur Mandiri Libatkan Guru SMA Bukan Sekadar Akademik, SD Plus Al-Fatwa Perkuat Qurani, Literasi, dan Karakter Siswa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pendataan BPS sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait sistem pengelompokan tersebut.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).
Adapun Sensus Ekonomi 2026 masih berlangsung dan dijadwalkan hingga 31 Agustus 2026.
Pemerintah Tegaskan Desil Tetap 1 sampai 10
Airlangga juga menegaskan bahwa konsep desil pada dasarnya tetap menggunakan skala 1 hingga 10.
Menurutnya, desil merupakan pembagian populasi berdasarkan persentase sehingga tidak dapat diperluas menjadi lebih dari 10 kelompok.
“Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Tidak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti,” kata Airlangga.
Dengan sistem tersebut, desil 1 menggambarkan kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok 10 persen teratas dalam distribusi yang digunakan.
Keluhan soal Desil 9 dan 10 Ramai di Media Sosial
Pembahasan mengenai desil DTSEN belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan hasil pengecekan status desil mereka karena tercatat berada di desil 9 atau 10, sementara kondisi ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari dianggap belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Keluhan tersebut salah satunya ramai disampaikan melalui media sosial Threads.
Baca Juga:TKIT Al-Fatwa Kembangkan Potensi Anak Lewat Pendidikan Qur’aniTim Mahasiswa PKM-PM Universitas Bhakti Kencana Hadirkan Inovasi Board Game SociaGo di SLB C Karya Bhakti
Ada warga yang mengaku masuk desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan memiliki kendaraan bekas.
Pengguna lain mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan keluarga yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya sistem desil menentukan posisi ekonomi seseorang.
Desil Bukan Berarti Kelas Orang Kaya
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari fungsi dasar desil.