Menurut Yusuf, desil pada dasarnya merupakan alat pemeringkatan posisi ekonomi penduduk, bukan klasifikasi sederhana yang secara otomatis menunjukkan seseorang sebagai masyarakat kaya atau miskin.
Penduduk diurutkan berdasarkan pengeluaran per kapita, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan proporsi masing-masing 10 persen.
“Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas,” ujar Yusuf.
Baca Juga:Rektor Unsoed Jadi Tersangka, KPK Ungkap Dugaan Transaksi Jalur Mandiri Libatkan Guru SMA Bukan Sekadar Akademik, SD Plus Al-Fatwa Perkuat Qurani, Literasi, dan Karakter Siswa
Ia mencontohkan berdasarkan data 2024, kelompok desil 10 memiliki rentang pengeluaran yang sangat lebar.
Kondisi tersebut membuat seseorang yang berada pada desil 10 belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama dengan seluruh anggota kelompok tersebut.
Yusuf menyebut dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori kelas atas berdasarkan ambang pengeluaran yang digunakan.
Artinya, sebagian besar masyarakat yang masuk desil 10 masih berada dalam kelompok kelas menengah.
Desil Lebih Tepat untuk Melihat Posisi Relatif
Yusuf menilai penggunaan desil tetap relevan apabila ditempatkan sesuai dengan tujuan awalnya.
Desil dapat digunakan untuk melihat posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi ekonomi masyarakat.
Sistem tersebut terutama berguna ketika pemerintah ingin mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah.
Baca Juga:TKIT Al-Fatwa Kembangkan Potensi Anak Lewat Pendidikan Qur’aniTim Mahasiswa PKM-PM Universitas Bhakti Kencana Hadirkan Inovasi Board Game SociaGo di SLB C Karya Bhakti
Namun, penggunaan desil 9 dan 10 sebagai indikator tunggal untuk menentukan kelompok masyarakat kaya dinilai berpotensi menimbulkan persoalan.
Menurut Yusuf, klasifikasi kelompok ekonomi sebaiknya juga mempertimbangkan ambang pengeluaran absolut, bukan hanya posisi relatif seseorang dalam distribusi penduduk.
DTSEN Tidak Dirancang untuk Menentukan Kelompok Atas?
Yusuf juga menyoroti penggunaan DTSEN sebagai basis data dalam sejumlah kebijakan pemerintah.
Menurut dia, DTSEN dirancang terutama untuk membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat bawah melalui pendekatan proxy means testing.
Karena itu, ketika data tersebut digunakan untuk menyaring kelompok ekonomi atas, potensi persoalan akurasi perlu diperhatikan.
“Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya,” jelas Yusuf.
Ia menilai penggunaan desil 9 dan 10 sebagai dasar pembatasan kebijakan tertentu juga berpotensi membuat masyarakat kelas menengah ikut terdampak.
Posisi Desil Bisa Berubah
Hal lain yang perlu dipahami masyarakat adalah posisi desil tidak bersifat permanen.