JABAR EKSPRES – Sebanyak 1.300 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penutupan dilakukan setelah dapur-dapur tersebut dinilai belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Baca Juga:Pohon di Bandung Jadi Sasaran Perusakan, Dikuliti hingga Disuntik Air AkiPPPK Penuh Waktu Bakal Jadi PNS? Ini Penjelasan Terbaru Pemerintah
Ia bahkan memastikan dapur yang tidak dapat memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi hingga penutupan permanen.
Menurut Sudaryono, sebanyak 800 SPPG telah ditutup sebelum kemudian disusul sekitar 500 dapur lainnya.
Dengan demikian, total dapur yang dihentikan operasionalnya mencapai sekitar 1.300 SPPG dalam tiga pekan pertama sejak dirinya memimpin BGN.
“Kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya menutup mungkin 800, tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Kenapa 1.300 Dapur MBG Ditutup?
Penutupan dilakukan karena sejumlah SPPG dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
Pemerintah ingin memastikan setiap dapur yang terlibat dalam program MBG mampu menjalankan proses penyediaan makanan sesuai ketentuan.
Sudaryono menegaskan, pengawasan tidak akan membedakan siapa pihak yang mengelola SPPG. Selama dapur tersebut tidak memenuhi standar, tindakan tegas akan tetap dilakukan.
Baca Juga:Mahasiswa KKN 5 BKU Gelar 'Germas Sehat', Periksa Kesehatan hingga Olahraga Bersama Lansia di Desa LamajangSIBERRY: Inovasi Sirup Stroberi dari Dusun 3 Alamendah untuk Tingkatkan Nilai Produk Pertanian Lokal
“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan operasional dapur, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
BGN Perketat Pengawasan Program MBG
Pengawasan terhadap SPPG disebut akan terus diperketat. Langkah ini menjadi penting karena program MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan menjadi perhatian utama.
Sudaryono mengatakan BGN akan terus mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mempelajari praktik dari SPPG yang dinilai berhasil menjalankan standar dengan baik.
Ia mengakui masih terdapat kasus keracunan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Namun, menurutnya, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas program.