JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Proposal pengembangan sistem penyediaan air minum yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) berhasil masuk dalam jajaran 12 besar West Java Investment Challenge. Tidak hanya sekadar lolos, Kota Banjar bahkan menduduki peringkat pertama untuk kategori sektor air minum.
Capaian ini menjadi pintu masuk bagi Kota Banjar untuk menjajaki kerja sama dengan calon investor dalam pengembangan teknologi pengolahan air berbasis ultrafiltrasi. Teknologi tersebut memungkinkan air baku yang dialirkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Anom Kota Banjar dapat langsung dikonsumsi warga tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan air minum layak konsumsi secara langsung.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, menegaskan bahwa tahapan awal program ini masih berfokus pada survei potensi wilayah serta penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran teknologi ultrafiltrasi akan menjadi terobosan signifikan bagi masyarakat Kota Banjar. “Bukan sekadar air bersih, tetapi ini akan kita upayakan agar masyarakat Kota Banjar bisa menikmati langsung air minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Saat ini kita masih dalam tahap survei potensi yang ada di Kota Banjar. Minimal kita sudah mulai menjajaki kerja sama (MoU) bersama instansi provinsi seperti DPMPTSP, Bank Indonesia, hingga sektor perbankan,” ujar Sudarsono, Minggu (4/10/2026).
Baca Juga:Empat Hari Pencarian, Dua Nelayan Cipatujah yang Hilang Ditemukan MeninggalHome Charging Perkuat Kepercayaan Konsumen EV
Terkait lokasi penerapan awal, Wali Kota menyebutkan kawasan Banjar Timur menjadi salah satu wilayah yang sedang ditinjau. Pemkot Banjar juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas anggaran daerah. Sudarsono menekankan bahwa skema pembiayaan program ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman jangka panjang. “Soal skema investasi belum dibahas secara rinci. Namun, prinsip saya selama menjabat, kita berupaya mencari alokasi anggaran atau dana bantuan yang bisa membangun Banjar tanpa harus berutang, kecuali jika ada kebutuhan pinjaman jangka pendek sebagai solusi taktis,” tegasnya.