Unggul Yoga Ananta
CEO Olahkarsa Group; Ketua Badan Kajian Strategis BPD HIPMI Jawa Barat
SEPANJANG tahun 2025, dunia telah mengalokasikan sekitar 3,3 triliun dolar AS ke sektor energi. Menariknya, dua pertiga dari dana tersebut (2,2 triliun dolar AS) mengalir deras ke sektor energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan teknologi rendah emisi. Sementara itu, investasi untuk minyak, gas, dan batu bara hanya kebagian setengahnya.
Kondisi ini berbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan dekade lalu, saat investasi masih berpihak pada energi fosil. Badan Energi Internasional (IEA) menyebut bahwa pergeseran masif ini tidak lagi sekadar dipicu oleh komitmen iklim, melainkan oleh motif keamanan energi, kebijakan industri, serta pertimbangan keekonomian listrik yang kian kompetitif.
Baca Juga:Layanan JKN Makin Cepat dan Humanis, BPJS Kesehatan Wilayah V Akselerasi Digitalisasi Bareng FaskesBerlayar Menuju Keunggulan: Daya Improvement Forum 2026 Jadi Panggung Inovasi Insan Daya Group
Data ini mengirimkan pesan kuat yang sering luput dari perdebatan kita, bahwa ekonomi hijau bukan lagi agenda lingkungan yang menumpang di pinggir jalan ekonomi. Ia telah bergerak menjadi arus utama (mainstream) ekonomi baru. Arus inilah yang membentuk ulang cara modal dialokasikan, energi diproduksi, industri dibangun, perdagangan dijalankan, dan lapangan kerja diciptakan.
Tren alokasi modal adalah cerminan paling jujur dari arah pasar. Ketika kapital global memilih arah baru dengan rasio dua banding satu, pertanyaan bagi Indonesia bukan lagi “apakah kita perlu ikut?”, melainkan “di mana posisi kita?”. Apakah kita akan menjadi pemimpin yang ikut membentuk arus, pengikut yang sekadar menyesuaikan diri, atau justru berakhir sebagai pemasok bahan mentah bagi industri hijau bangsa lain?
Meluruskan Konsepsi Dasar: Green Economy, ESG, dan Transisi Hijau
Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk mendudukkan konsepsi dasarnya agar tidak terjebak pada jargon semata. Kita harus memahami ekonomi hijau sebagai paradigma pembangunan makro yang mengoreksi kegagalan pasar dalam menginternalisasi biaya lingkungan menuju pertumbuhan rendah karbon dan inklusif.
Di tingkat korporasi, paradigma ini diterjemahkan menjadi ESG, sebuah kerangka kerja organisasi untuk mengelola risiko dan menangkap peluang keberlanjutan, yang kemudian diakselerasi melalui proses perubahan struktural bernama transisi hijau. Pada akhirnya, ketiga elemen integratif ini bukanlah aksi filantropi, bukan pula sekadar pemanis rubrik tanggung jawab sosial (CSR) di halaman belakang laporan tahunan.