Membaca Tantangan secara Jujur
Penilaian yang objektif menuntut kita untuk berani membaca sisi lain dari angka-angka optimistis tersebut. Di sektor energi, rencana RUPTL yang menumpuk sebagian besar kapasitas terbarukan setelah tahun 2030 berisiko memicu sumbatan pembiayaan, perizinan, dan rantai pasok di ujung dekade.
Di saat yang sama, pasar pembiayaan hijau senilai Rp 42 triliun masih tergolong dangkal karena baru diterbitkan oleh 11 institusi dan belum menyentuh sektor UMKM. Tantangan struktural ini kian diperparah oleh hilirisasi nikel yang belum sepenuhnya dibarengi standar lingkungan global untuk meraih harga premium, serta kesenjangan talenta akibat kurikulum pendidikan dan sertifikasi keterampilan hijau yang lambat mengantisipasi kebutuhan industri.
Ada pula dilema struktural yang tidak boleh disederhanakan. Proses transisi pasti menaikkan biaya dalam jangka pendek sebelum menurunkannya dalam jangka panjang. Daerah dan pekerja yang selama ini hidup dari rantai nilai batu bara membutuhkan jalan keluar yang nyata (just transition), bukan sekadar janji pelatihan ulang. Selain itu, sebagian teknologi kunci juga masih harus diimpor.
Baca Juga:Layanan JKN Makin Cepat dan Humanis, BPJS Kesehatan Wilayah V Akselerasi Digitalisasi Bareng FaskesBerlayar Menuju Keunggulan: Daya Improvement Forum 2026 Jadi Panggung Inovasi Insan Daya Group
Di sisi lain, mekanisme seperti CBAM, betapapun sahih logika internalnya, dirasakan oleh banyak negara berkembang sebagai bentuk “proteksionisme hijau” yang membebani pihak dengan kontribusi historis paling kecil terhadap krisis iklim. Keberatan ini layak untuk terus disuarakan Indonesia di forum multilateral, seraya kita tetap berbenah menyiapkan industri di dalam negeri.
Prinsipnya sederhana, transisi yang tidak adil tidak akan bertahan secara politik, dan transisi yang tidak kompetitif pasti tidak akan bertahan secara ekonomi.
Empat Agenda Strategis Menuju Arus Utama
Agar ekonomi hijau benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru dan tidak berhenti sebagai slogan pembangunan, ada empat agenda yang wajib diprioritaskan dalam lima tahun ke depan:
Pertama, Mengintegrasikan Ekonomi Hijau ke dalam Strategi Industrialisasi. Agenda ini tidak boleh terjebak sebagai program lingkungan semata. Kementerian yang membidangi ekonomi, industri, energi, investasi, dan keuangan harus bekerja dengan satu peta jalan (roadmap) yang sama, dengan indikator keberhasilan pada nilai tambah, ekspor rendah karbon, dan peningkatan produktivitas.