Dalam mendampingi berbagai perusahaan mengintegrasikan ESG, tantangan terbesar yang sering saya temui bukanlah ketiadaan komitmen, melainkan belum terhubungnya agenda keberlanjutan dengan strategi bisnis, investasi, dan pengambilan keputusan. Kesenjangan serupa juga terjadi pada skala negara, komitmen yang kuat tapi masih sangat perlu untuk diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional.
Ketika Pasar Mulai Menghargai Karbon
Mekanisme pasar saat ini memaksa hubungan tersebut segera terbentuk. Sejak 1 Januari 2026, Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan Uni Eropa (Border Carbon Adjustment Mechanism / CBAM) telah memasuki rezim definitif.
Importir produk padat karbon seperti besi, baja, aluminium, semen, dan pupuk, wajib mempertanggungjawabkan emisi yang terkandung dalam barang mereka serta membeli sertifikat karbon yang penjualannya akan dimulai pada Februari 2027. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perdagangan modern, karbon resmi menjadi komponen harga di perbatasan internasional. Bagi eksportir Indonesia, kemampuan mengukur, menurunkan, dan memverifikasi jejak emisi kini sama krusialnya dengan kemampuan menekan biaya produksi.
Baca Juga:Layanan JKN Makin Cepat dan Humanis, BPJS Kesehatan Wilayah V Akselerasi Digitalisasi Bareng FaskesBerlayar Menuju Keunggulan: Daya Improvement Forum 2026 Jadi Panggung Inovasi Insan Daya Group
Arah yang sama juga berlaku di dalam negeri. Standar Pengungkapan Keberlanjutan nasional, yaitu PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi kerangka global IFRS S1 dan S2, akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
Nantinya, perusahaan tidak bisa lagi sekadar “bercerita” tentang komitmen normatif. Perusahaan dituntut untuk menghubungkan strategi keberlanjutan dengan kinerja keuangan secara terukur dan dapat diverifikasi. Infrastruktur kelembagaan dari arus ekonomi baru ini sedang dipasang, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tenggat waktu yang tidak akan menunggu kesiapan siapa pun.
Modal Awal dan Lapisan Baru Ekonomi Riil Indonesia
Kabar baiknya, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. Kita memiliki tiga fondasi utama yang layak dicatat secara objektif.
Pertama di sektor energi terdapat RUPTL 2025–2034 yang merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, di mana sekitar 76 persennya berasal dari energi terbarukan. Ini adalah rencana kelistrikan paling hijau dalam sejarah perencanaan nasional yang diproyeksikan pemerintah mampu menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja.
Kedua pada pembiayaan ada penerbitan obligasi dan sukuk hijau, sosial, serta berkelanjutan (GSS) di bursa tumbuh pesat dari Rp500 miliar pada 2018 menjadi lebih dari Rp 42 triliun pada pertengahan 2025. Hampir seluruh emiten kini telah menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report).