Saat ini, kata dia, Disdik telah menggelar sejumlah rapat koordinasi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BKPSDM, serta Disperindag. Bahkan surat permohonan resmi pemanfaatan gedung eks RS Soreang telah diajukan.
Ia menambahkan, luas bangunan dan lahan dinilai sangat memadai untuk pengembangan sekolah. Ke depan, lokasi tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga 11 rombongan belajar (rombel), sedangkan saat ini SMPN 5 Soreang masih berstatus sekolah rintisan dengan tiga rombel.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta di sekitar lokasi. Menurutnya, daya tampung SMP di Kecamatan Soreang masih belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD sehingga keberadaan sekolah negeri baru tidak akan mengganggu eksistensi sekolah swasta.
Baca Juga:Pertanian Dipercepat, Mentan Siapkan Tambahan Anggaran untuk Perluas Program PetaniIndonesia Bidik Peluang Bisnis Penerbangan ASEAN-China Lewat Penguatan Konektivitas Udara
“Pemerintah daerah juga tetap memperhitungkan keberadaan sekolah swasta di sekitarnya agar mereka tetap mendapatkan ruang untuk menerima murid,” ujar Asep.
Disdik menargetkan proses penataan gedung dapat dimulai melalui APBD Perubahan 2026 sehingga kegiatan belajar mengajar di gedung baru bisa dimulai pada awal 2027.
“Harapannya, proses ini bisa dilakukan percepatan melalui APBD Perubahan agar penataan dan perapian bangunan bisa segera dimulai. Target optimisnya, pada awal tahun 2027 sudah mulai ada aktivitas di sana. Jika berjalan sesuai rencana, pada tahun ajaran 2027-2028 operasional sekolah sudah bisa berjalan optimal,” katanya.
Asep mengungkapkan, gedung eks RS Soreang memiliki sejumlah fasilitas yang dinilai sangat mendukung kegiatan belajar mengajar. Bangunan tiga lantai tersebut telah dilengkapi lift, ruang terbuka di bagian tengah, serta memiliki jaringan air dan listrik yang memadai.
Selain itu, hampir setiap ruangan telah memiliki fasilitas kamar mandi sehingga rasio kebutuhan toilet siswa dinilai telah memenuhi standar kesehatan.
“Ini menjadi pilihan taktis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi aset yang ada daripada harus melakukan pengadaan lahan baru dan pembangunan fisik dari nol yang membutuhkan anggaran besar dan waktu yang panjang di tengah penyesuaian strategi APBD saat ini,” jelasnya.
Sebelum digunakan, pemerintah daerah juga akan melibatkan tim konsultan teknis untuk menguji ulang kelayakan struktur bangunan sekaligus menyusun perencanaan rehabilitasi secara rinci, termasuk pembenahan instalasi listrik.