Sebab, jika tidak diantisipasi sejak sekarang, beban belanja pegawai berpotensi menjadi faktor yang terus membayangi ruang gerak anggaran pemerintah daerah pada masa mendatang.
“Cimahi harus segera melakukan inovasi-inovasi dalam jangka pendek. Kalau berbicara jangka panjang, ini akan menjadi situasi yang harus benar-benar diperhitungkan. Salah satu yang harus diperhitungkan adalah beban THL dan PPPK,” tegasnya.
Meski demikian, Arlan menilai hingga saat ini Kota Cimahi masih memiliki peluang untuk keluar dari berbagai tekanan fiskal tersebut. Hanya saja, konsekuensinya bisa berupa terbatasnya ruang bagi sejumlah program atau kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Baca Juga:Bocah Main Lilin Saat Mati Lampu, 3 Rumah dan 1 Motor Ludes Terbakar di Bojonggede BogorRSUD KHZ Musthafa Ukir Sejarah, Layanan Trombolisis Pertama di Priangan Timur Selamatkan Pasien Stroke Akut
Di tengah kondisi itu, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Program-program yang dijanjikan saat masa kampanye, menurutnya, tetap harus diwujudkan melalui strategi yang realistis dan terukur.
“Apapun yang terjadi, sebagai janji politik, apa yang sudah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira, harus bisa dijalankan,” kata Arlan.
Ia menambahkan, program-program tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan dapat dieksekusi, bukan justru berhenti karena alasan keterbatasan anggaran.
“Program-program itu harus diturunkan. Jangan kemudian merasa karena dananya tidak ada, lalu program-programnya juga tidak dijalankan. Itu juga tidak bisa,” tegasnya.
Lebih jauh, Arlan menilai pemerintah daerah harus mulai mengubah cara pandang dalam mengelola pendapatan. Ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini ada dinilai tidak cukup untuk menjawab kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Menurut dia, berbagai faktor dapat menyebabkan pengeluaran daerah membengkak. Karena itu, pemerintah harus mampu menyusun strategi khusus untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
Baca Juga:Persebaya Rayakan Hari Jadi ke-99 dengan Semangat 'Persebaya untuk Semua'Genjot Serapan Telur dan Ayam untuk Program MBG, Harga Peternak Mulai Terdongkrak
“Bagaimana PAD-nya lebih besar, atau kemudian strategi-strategi khusus bagaimana inovasi mendapatkan pendapatan-pendapatan di luar yang sudah ditentukan,” tandasnya. (Mong)