Jabar Ekspres – PDI Perjuangan merespon kondisi ekonomi yang kian kurang stabil. Salah satunya lewat instruksi tegas kepada para kader yang duduk di kursi DPRD.
Instruksinya jelas, yaitu melakukan restrukturisasi anggaran. Salah satunya hapus anggaran kunjungan kerja (kunker).
Instruksi tegas itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono saat di Bekasi, Rabu (3/6). Menurut Ono, instruksi itu bukan tanpa alasan.
Baca Juga:Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG, Tiga Mantan Pejabat BGN Tersangka Usai Geledah Kantor Badan Gizi Nasional, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung
Tetapi merespons ketidakstabilan ekonomi nasional, pelemahan rupiah, dan ancaman inflasi. Caranya dimulai dari APBD.
“kami perintahkan hapus program yang tidak langsung menyentuh pelayanan publik. Seperti kunjungan kerja, studi banding, dan kegiatan sejenis,” katanya
Ono melanjutkan, kegiatan yang bersifat ke luar kota untuk dibatasi para wakil rakyat kader PDIP. Sehingga jangan banyak kegiatan ke luar kota.
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mendorong agar para wakil rakyat lebih banyak turun ke dapil atau masyarakat. Lebih utama untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Arahan lainya adalah mendukung ketahanan pangan dengan menanam 10 komoditas pangan pendamping beras, lalu penguatan ketahanan pangan mandiri perkotaan atau urban farming. (son)